Isu Proyek Jembatan Dialihkan, Pemerintah Desa Karangrejek Beberkan Fakta
Pemerintahan

Isu Proyek Jembatan Dialihkan, Pemerintah Desa Karangrejek Beberkan Fakta

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Menyoal isu adanya proyek Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pembangunan jembatan di Padukuhan Karanggumuk I, Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari yang dialihkan, pemerintah desa setempat membeberkan sederet fakta.

Wakidi, Kasi Kesejahteraan Desa Karangrejek menuturkan, proyek BKK di wilayah kerjanya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur mulai dari proses awal hingga pelaksanaan kegiatan. Bahkan pemerintah desa juga melibatkan tim teknis dari pihak DPUPR untuk melakukan survei dan monitoring awal sejak pekerjaan belum dilaksanakan.

Setahu kami tidak pernah ada masalah. Lokasi kegiatan juga sudah sesuai usulan yang diajukan sebelumnya. Usulan itu juga sesuai aspirasi masyarakat dari masing-masing dusun,” ungkap Wakidi didampingi Supramonco, Kades Karangrejek, Selasa (14/01/2020).

Berdasarkan data, jelas dia, program jembatan di wilayah Karanggumuk I itu bukan wewenang pemerintah desa untuk membangun, melainkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui dinas terkait. Oleh karenanya sejak beberapa tahun lalu program pembangunan jembatan itu telah diusulkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP). 

Kendati demikian, usulan tersebut faktanya hingga tahun 2019 belum dapat teranggarkan oleh Pemkab Gunungkidul. Tak berhenti sampai di situ, lantaran belum bisa terealisasi maka pada tahun 2020 ini pembangunan jembatan Karanggumuk I pun masih tetap diusulkan kembali.

Jadi tidak benar kalau ada isu proyek jembatan Karanggumuk I dicoret atau dialihkan ke wilayah Karanggumuk II, sama sekali tidak ada. Kalau proyek BKK yang di Karanggumuk II itu memang dari awal sudah ada usulannya,” bantah Wakidi.

Dipaparkan, proyek fisik di Karanggumuk II itu memang ada 3 paket senilai total Rp 150 juta untuk rehab crossway (jembatan kecil melintas sungai) Rp 79 juta, Jalan Usaha Tani (JUT) Rp 39 juta dan cor rabat beton Rp 31 juta. Saat ini semuanya telah selesai dikerjakan pada Desember 2019 kemarin.

Sebagai informasi, Pemerintah Desa Karangrejek pada tahun 2019 mendapat alokasi program BKK senilai Rp 1,2 miliar dilaksanakan secara swakelola oleh TPK. Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di 7 padukuhan mulai dari pengaspalan jalan, talud, drainase, rehab balai padukuhan, hingga rehab crossway.

Diterangkan, mekanisme program BKK diawali dari usulan yang disampaikan oleh pemerintah desa dengan mengakomodir aspirasi masyarakat. Selanjutnya usulan itu masuk ke APBDes Perubahan, kemudian baru diusulkan kepada dinas terkait.

Pelaksanaan kegiatan sudah mepet akhir tahun 2019, karena memang bulan November dana baru cair. Karena waktunya tidak cukup, kami terpaksa menyisakan 3 kegiatan senilai Rp 124 juta, dan tahun 2020 ini baru akan digarap,” pungkas Wakidi.