Marak Rentenir Berkedok Koperasi Bikin Stres Warga
Ekonomi

Marak Rentenir Berkedok Koperasi Bikin Stres Warga

Saptosari, (gunungkidul.sorot.co)--Maraknya praktek rentenir dan bank plecit di Kabupaten Gunungkidul menyulut keprihatinan sejumlah pihak. Sebab jika sudah terjerat, warga sebagai korban akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi.

Kemudahan dalam mengakses pinjaman membuat sejumlah warga lebih memilih meminjam kepada rentenir dan bank plecit. Cukup dengan fotokopi KTP dan sepakat dengan bunga yang ditentukan, maka uang pun segera diterima.

Tak hanya itu terdapat pula warga yang menjalankan usaha terpaksa gulung tikar akibat kehabisan modal gara-gara terjerat hutang dengan rentenir dan bank plecit. Bagaimana tidak, keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha pada akhirnya tidak cukup untuk membayar hutang.

Syaratnya memang mudah tetapi sebagian cara penagihannya pun dinilai sering membuat para korban tertekan, bahkan hingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa.

Hal tersebut yang akhirnya menggiring korban untuk membayar hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Hal itu dikisahkan oleh Suto, bukan nama sebenarnya, warga asal Kapanewon Saptosari.

Diceritakan, usaha berdagang yang ia rintis selama kurang lebih lima tahun terpaksa ia tutup. Selain modal yang semakin menipis, bahkan ia justru memiliki tanggungan hutang yang semakin menumpuk. Kala itu ia pun menjual beberapa aset miliknya untuk melunasi hutang demi lepas dari jeratan rentenir. Akhirnya saat ini ia memilih bekerja sebagai buruh.

Suto menceritakan awal mula ia terjerumus dalam jeratan rentenir. Di tempat usahanya ia kedatangan tamu yang mengaku sebagai petugas koperasi menawarkan pinjaman untuk tambahan modal.

Karena tidak membutuhkan Suto pun menolak. Namun banyak penawaran sering kembali ia terima bahkan hingga beberapa petugas dalam 1 hari. Hingga pada suatu saat ia pun tergiur dan akhirnya menerima tawaran pinjaman uang untuk tambahan modal.

Masalah muncul, pada suatu saat ia tak mampu membayar tagihan angsuran karena terpaksa libur berjualan hingga 4 hari sehingga ia tidak mendapatkan pemasukan. Namun alasan itu tidak bisa diterima oleh penagih hutang, dan diminta untuk membayar angsuran hari itu juga. Akibat tertekan ia pun bingung dan akhirnya meminjam uang dari koperasi lain untuk membayar angsuran.

"Saya ingat betul, waktu itu saya rewang hajatan tetangga, jadi libur berjualan sampai 4 hari. Setelah acara selesai, yang nagih itu ngotot nggak kasih kesempatan, dan sore mau balik buat ambil angsuran. Lha karena kepepet jadi saya pinjam ke pihak lain yang bisa langsung cair dengan model yang sama. Mulai dari situ jadi terus menumpuk, sampai saya punya tanggungan 8 koperasi," kata Suto, Rabu (03/02/2021).

Lanjutnya, syarat untuk meminjam hanya cukup dengan fotokopi KTP. Nominalnya bervariasi mulai dari 500 ribu hingga 2 juta. Terkait dengan suku bunga jika diprosentase mencapai 20 persen bahkan bisa lebih. 

Masih kata Suto, untuk pinjaman senilai 1 juta ia menerima 900 ribu karena dipotong tabungan dan biaya administrasi. Lalu ia berkewajiban mengembalikan sebesar 1,2 juta dengan cara diangsur setiap 5 hari sekali senilai Rp 120 ribu.

Berdasarkan pantauan dan pengakuan beberapa warga yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, saat ini praktek seperti itu pun masih banyak terjadi. Bahkan lebih memprihatinkan lagi, ada pula warga yang saat ini kebingungan karena tidak mampu lagi membayar hutang kepada pihak oemberi hutang.

Sejumlah pihak menduga, banyaknya warga yang terjerumus dalam lingkaran jerat rentenir dan bank plecit diantaranya disebabkan rendahnya minat mengajukan pinjaman pada bank resmi.

Sebagian bank, terutama milik pemerintah, mensyaratkan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh pemerintah kalurahan. Sebagai contoh di Kalurahan Krambilsawit, jumlah pemohon SKU pada tahun 2020 ada sebanyak 213, kemudian di Kalurahan Ngloro ada 105 dan Kalurahan Jetis ada 165 pemohon.

Jumlah tersebut dinilai cukup rendah jika dibanding dengan jumlah KK maupun jumlah pelaku usaha kecil menengah yang ada di wilayah setempat.

Lurah Karambilsawit, Sabiya mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempersiapkan dan mencari solusi bagaimana menyelamatkan ekonomi masyarakat dari jeratan rentenir. Untuk langkah awal, ia meminta dukuh agar melakukan pendataan warga yang sedang mempunyai permasalahan dengan rentenir.

Rencananya jika memungkinkan bakal dilakukan pendekatan secara individu. Meski saat ini pihaknya belum mengetahui solusi yang tepat, harapannya warga yang sedang menghadapi masalah ekonomi terutama permasalahan hutang tidak lantas putus asa.

Senada dengan Sabiya, Lurah Ngloro, Heri Yulianto mengatakan, keberadaan praktik rentenir yang marak menjadikan keprihatinan tersendiri. Bahkan, kata Heri, situasinya saat terbilang cukup kritis sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.

"Jujur kami bahkan sudah mengumpulkan warga yang saat ini sedang mempunyai masalah itu. Setelah kami identifikasi ternyata bunganya memang cukup besar. Dan itu cukup memberatkan. Pelan-pelan kami dampingi, harapannya nanti jika tanggungan selesai, kami akan buat gerakan menolak segala bentuk praktek rentenir," tegas Heri Yulianto.

Sementara itu Panewu Saptosari, Djarot Hadiatmojo mengaku juga mendapatkan pengaduan terkait maraknya rentenir yang berkedok koperasi saat ini. Menurutnya, keberadaan koperasi jelas fungsinya yakni harus bisa mensejahterakan anggotanya maupun masyarakat.

Namun jika ada koperasi bermodus simpan pinjam dengan bunga yang besar, kata Djarot, itu bukan koperasi tapi rentenir. Pihaknya kini telah menyusun langkah memberantas rentenir berkedok koperasi dengan lebih dulu berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk jajaran lurah dan tokoh masyarakat.

"Rencananya memang kami bersama masyarakat di tingkat Kalurahan akan deklarasi tolak berbagai bentuk praktek rentenir. Jadi jika mengaku koperasi tapi bunganya di luar batas aturan akan ditolak. Namun jika bunganya bisa mengikuti aturan, minimal sama dengan bank ya dipersilakan," tegas Panewu.

Selain itu, pihaknya juga bakal menggandeng bank milik pemerintah agar dapat memberi solusi bagi masyarakat. Memaksimalkan peran Unit Pengelola Keuangan (UPK) pun akan dilakukan.

Jika bisa menambah program baru itu juga bisa menjadi pilihan masyarakat. Alternatifnya, jika mendapat dukungan, tidak menutup kemungkinan bakal didirikan lembaga keuangan di tingkat bawah.

"Saya rasa percuma jika deklarasi tolak rentenir, tapi tidak ada solusi bagi masyarakat. Mudah-mudahan terlaksana," tutup Djarot.