Patok Tarif Berlipat, Mafia Sertifikat Gentayangan di Kantor Camat
Hukum & Kriminal

Patok Tarif Berlipat, Mafia Sertifikat Gentayangan di Kantor Camat

Semanu,(gunungkidul.sorot.co)--Beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke Gunungkidul, Presiden Jokowi sempat mengumbar kata hati-hati ketika prosesi penyerahan sertifikat tanah kepada warga. Presiden memperingatkan kepada seluruh pejabat yang menangani pensertifikatan tanah untuk tidak membuat rumit proses maupun memungut pungutan ilegal kepada masyarakat.

Namun yang terjadi di lapangan, masih ditemukan sejumlah oknum aparat yang mematok tarif tertentu jauh di atas ketentuan normal dengan modus jasa pengurusan sertifikat tanah.

Fenomena ini salah satunya terjadi di Kecamatan Semanu. Salah seorang warga, Risyanto mengaku dipungut tarif berkali-kali lipat dari yang seharusnya ketika mengurus sertifikat tanah. Hanya untuk uang jasa Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp 800 ribu. Itu pakai kuitansi tapi tanpa cap. Padahal nilai tanah yang ditransaksikan hanya bernilai Rp 14 juta.

Seharusnya menurut Peraturan Pemerintah dan sudah saya konfirmasikan ke bagian hukum Pemkab Gunungkidul, pungutan uang jasa PPATS hanya maksimal 1 % dari transaksi dan bahkan untuk yang tidak mampu bisa sampai digratiskan. Lha ini saya langsung dipatok Rp 800.000 dan katanya sudah tidak ada keringanan lagi,” urai Risyanto, Selasa (22/08/2017) siang.

Ia jelaskan lebih lanjut, peristiwa yang menimpanya tersebut bermula saat ia diberikan kuasa oleh salah satu tetangganya untuk mensertifikatkan tanah seluas 388 meter persegi di Padukuhan Cuwelo Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu. 

Pada tanggal 14 Juli 2017, ia memasukkan proses jual beli di PPATS Kecamatan Semanu. Saat itu ia menyerahkan uang sebesar Rp 500 ribu untuk membayar PPh. Untuk PPh sendiri, ia dibebani biaya sebesar Rp 350 ribu. Risyanto mengutarakan bahwa sisa dana senilai Rp 150.000 rencananya ia titipkan untuk keperluan membayar uang jasa PPATS.

Saat itu saya sempat tanya mengenai biaya PPATS berapa supaya bisa saya persiapkan. Tapi anehnya, salah satu oknum bagian pemerintahan Kecamatan Semanu mengaku belum tahu. Sebenarnya seharusnya bukankah sudah ada ketentuannya?,” keluh dia.

Pada awal Agustus, ia dihubungi oleh pegawai Kecamatan Semanu yang memberitahukan bahwa proses penandatanganan akta jual beli bisa segera dilakukan. Pada kesempatan itu pula disampaikan bahwa biaya untuk PPATS sebesar Rp 800 ribu. Pemberitahuan ini membuat Risyanto kaget. Untuk memastikan, ia pun memohon pengunduran jadwal dan kemudian mendatangi Bagian Hukum Pemkab Gunungkidul.

Di sana (Bagian Hukum Pemkab Gunungkidul), saya dikasih tahu kalau biaya PPATS hanya maksimal 1 % mengacu pada peraturan pemerintah. Mengenai angka Rp 800 ribu sendiri saya tidak tahu hitung-hitungannya dari mana,” ujar Risyanto.

Mendapatkan penjelasan tersebut, Risyanto bergegas menemui Camat Semanu, Huntoro Purbo Wargono dengan maksud meminta keringanan. Namun ketika itu, jawaban dari Camat tidak menemui kejelasan karena hanya mengungkapkan bisa memberikan keringanan namun tergantung kepada personil di lapangan.

Karena saat itu uang yang ia bawa kurang untuk memenuhi tarif yang dipatok pihak kecamatan, Risyanto lantas kembali meminta keringanan kepada salah satu petugas lapangan. Negoisasi berjalan buntu setelah petugas tersebut menegaskan bahwa tarif tak bisa turun dan tetap di angka Rp 800 ribu.

Karena uang saya kurang, berkas masih di kecamatan hingga berselang seminggu kemudian setelah uangnya ada, baru saya bayar dan berkas diserahkan untuk diteruskan prosesnya ke Kantor Pertanahan,” ucap dia.

Proses berbelit dengan biaya tinggi dalam pengurusan sertifikat tanah semacam ini menurut Risyanto tak hanya ia saja yang mengalami. Ada banyak warga lain yang juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pengurusan sertifikat semacam ini. Bahkan salah seorang tetangganya, dipatok biaya mencapai Rp 3 juta saat mengurus sertifikat melalui oknum perangkat desa setempat.

Biaya pengurusan di tingkat kecamatan diungkapkan Risyanto menjadi proses yang paling berbelit dan paling mahal. Saat mengurus letter C di tingkat desa, sama sekali tidak dipungut biaya. Sementara di tingkat Kantor Pertanahan Nasional biaya yang ia keluarkan hanya Rp 50 ribu dan biaya pengukuran pun juga hanya dipatok Rp 140 ribu.

Saya juga sempat tanya kenapa bisa sampai Rp 800 ribu. Jawabannya cuma biasanya segitu. Ini kan berarti setiap pengurusan sertifikat biayanya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku,” tandas dia.