Perangkat Desa Bikin Ribet Perizinan untuk Investor Bikin Camat Meradang
Pemerintahan

Perangkat Desa Bikin Ribet Perizinan untuk Investor Bikin Camat Meradang

Gedangsari,(gunungkidul.sorot.co)--Di tengah gembar-gembor kemudahan investasi yang digagas pemerintah, kinerja Pemerintah Desa Ngalang dalam hal merangkul investor patut dipertanyakan. Sejumlah oknum perangkat desa justru mempersulit perizinan yang diajukan perusahaan yang akan beroperasi di wilayahnya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Area Manager Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Gunungkidul, Rengga Yudya Pratidina. Pihaknya sudah sekitar sebulan ini kebingungan mengurus dokumen surat domisili. Ia mengaku sampai bolak-balik sebanyak 5 kali ke kantor Pemdes Ngalang untuk mengurus dokumen tersebut. Sejumlah persyaratan yang diminta sudah ia penuhi, namun tetap saja permohonan tersebut mental dengan berbagai alasan.

Rengga menambahkan, pengurusan dokumen perizinan di Pemdes Ngalang menjadi yang paling rumit yang pernah ia urus dan tentunya menguji kesabaran. Di sejumlah desa lainnya, permohonan surat domisili bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Tak hanya dalam masalah birokrasi yang berbelit, tak jarang untuk mengurus perizinan di Desa Ngalang, ia harus menunggu berjam-jam hingga bisa bertemu dengan pejabat yang bersangkutan. Para petinggi Pemdes Ngalang baru datang di atas pukul 10.00 WIB.

Surat pengantar RT, RW, hingga padukuhan sudah saya lampirkan. Tempo hari datang masih minta akta asli perusahaan serta dokumen perizinan lainnya juga saya susulkan, berkali-kali semacam ini masih juga dilempar-lempar terus, entah apa maksudnya,” keluh Rengga, Rabu (23/08/2017) siang.

Ia menganggap alasan yang diminta oleh desa terkait dengan permohonan surat domisili cukup mengada-ada. Pada beberapa kesempatan, pihak perangkat desa bahkan sempat juga mempertanyakan IMB dari kantor perusahaannya. Tak berhenti sampai di situ, hanya untuk pengurusan surat domisili saja, pihak perangkat desa menyatakan bahwa hal semacam ini merupakan kewenangann Camat. 

Saya ini sampai bingung. Padahal untuk izin operasional, karena kami BUMN sudah diurus oleh pusat, jadi ini tinggal surat domisili saja untuk keperluan pembuatan rekening kantor serta tanda daftar perusahaan (TDP) saja. IMB juga proses jual belinya sudah diurus pusat karena memang bangunan yang kami jadikan kantor belum lama ini dibeli dari warga,” lanjut Rengga.

Ketika dikonfirmasi, Kabag Pemerintahan Desa Ngalang, Suharyanto dengan enteng mengatakan bahwa pihak pemerintah desa tidak bisa sembarangan mengeluarkan dokumen surat domisili.

Ia beralasan bahwa saat ini atas instruksi Kemendagri, pemerintah desa tidak diperkenankan mengeluarkan surat domisili kepada perorangan. Namun begitu, ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut, Suharyanto memilih enggan memaparkan apa maksud dari perkataannya itu.

Masalahnya E-KTP sudah se-Indonesia, jadi yang ngurus Disdukcapil,” ucapnya enteng.

Terpisah, berbeda dengan alasan dari Kabagpem Desa Ngalang, Camat Gedangsari, Imam Santoso justru memaparkan bahwa kepengurusan surat domisili merupakan ranah pemerintah desa.

Imam justru mengaku heran mengapa peluang adanya investor atau perusahaan masuk ke Gedangsari justru tidak direspon positif oleh jajarannya. Menurut camat, kedatangan investor merupakan anugerah yang harus disikapi positif. Hal semacam ini bisa memutar roda perekonomian dan menjadi salah satu pemicu kesejahteraan warga.

Dalam waktu dekat ini, Imam menegaskan akan memanggil pihak Pemerintah Desa Ngalang guna melakukan klarifikasi. Hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi lantaran bisa membuat investor enggan menanamkan modalnya di wilayah Gedangsari.

Imam menegaskan bahwa Kecamatan Gedangsari sangat terbuka terhadap kedatangan investor demi kesejahteraan warga.

Sebenarnya kita sangat mendukung masuknya investor karena bisa memicu berputarnya roda perekonomian. Ini nantinya akan sangat penting dalam kaitannya mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Gedangsari yang menjadi salah satu yang tertinggi di Gunungkidul,” urai Imam.