Risyanto Siap Jadi Tumbal Pemberantasan Mafia Tanah !
Hukum & Kriminal

Risyanto Siap Jadi Tumbal Pemberantasan Mafia Tanah !

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Risyanto, korban mafia sertifikat tanah oleh oknum pegawai Pemerintah Kecamatan Semanu bersikeras agar kejadian yang dialaminya ini bisa menjadi titik awal instansi-instansi terkait dalam pemberantasan mafia tanah di Gunungkidul. Ia bahkan akan terus melanjutkan kasus ini ke ranah yang lebih tinggi.

Saat ditemui sorot.co, Risyanto mengaku sudah menolak pengembalian uang jasa Pejabat Pembuatan Akte Tanah Sementara (PPATS) oleh pegawai Kecamatan Semanu. Beberapa kali ia sempat dihubungi oleh pihak Kecamatan Semanu yang berinisiatif mengembalikan uang jasa PPATS yang telah ia bayarkan. Ia beralasan penolakan ini ia lakukan agar kejadian ini tidak lantas menguap saja tanpa ada tindak lanjut yang jelas.

Bahkan sampai datang ke pemilik tanah, intinya mereka ingin mengembalikan uang PPATS. Saya jadi berpikir kalau saya terima, nanti masalah dianggap selesai. Makanya saya tolak, saya siap jadi tumbal,” tandas dia.

Kedepan, Risyanto berencana membuat sejumlah langkah lanjutan. Dalam waktu dekat ini ia akan membuat surat pengaduan resmi ke DPRD Gunungkidul, Pemkab Gunungkidul hingga ke aparat hukum baik Polres Gunungkidul maupun kejaksaan. 

Saya ingin praktek kotor semacam ini bisa hilang sehingga tidak lagi merugikan masyarakat,” lanjut dia.

Sementara itu, anggota DPRD Gunungkidul, Wahyu Pradana Ade Putra menegaskan bahwa mafia sertifikat semacam ini sangat merugikan. Selain menghambat program pensertifikatan tanah nasional yang digagas Presiden Joko Widodo, para mafia ini juga merongrong masyarakat. Pensertifikatan tanah yang seharusnya bisa dilakukan dengan mudah dan murah, namun justru dibuat ribet dan memakan biaya tinggi.

Ya bener kalau masyarakat malas untuk memproses sertifikat tanahnya, lha wong diperah sama mafia,” ucap Ade, Kamis (24/08/2017) siang.

Berbagai pernyataan dari para pejabat yang akan melakukan pengawasan secara ketat berkaitan dengan hal ini, ditegaskan oleh Ade, tidak akan ada artinya jika tidak diikuti oleh penindakan yang tegas dan jelas. Menurutnya, sudah bukan waktunya hal semacam ini sekedar dimaklumi tanpa ada sanksi tegas.

Dalam kasus mafia sertifikat tanah di Semanu saya kira sudah sangat jelas. Korbannya ada, kronologinya ada, bahkan nama-namanya juga ada. Kebangeten kalau sampai tidak diurus sampai tuntas,” tandas politisi muda ini.

Dalam waktu dekat ini, ia akan mendorong Fraksi PDIP DPRD Gunungkidul untuk menginisiasi pemanggilan Camat Semanu untuk dilakukan proses klarifikasi lebih lanjut.

Kita ingin mafia sertifikat bisa diberantas. Memang harus ditelusuri secara jelas, jika memang ada pelanggaran administratif yang harus diberikan sanksi, jika sampai ada unsur pidana, ya harus diproses hukum,” tutup dia.