Laporan Keuangan Penuh Kejanggalan, Program Dua Miliar Diduga Bermasalah
Peristiwa

Laporan Keuangan Penuh Kejanggalan, Program Dua Miliar Diduga Bermasalah

Gedangsari,(gunungkidul.sorot.co)--Gelontoran dana ratusan juta rupiah untuk Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Program Infrastruktur Ekonomi (PIE) untuk proyek pengembangan infrastruktur sektor komoditas pertanian padi di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari tahun 2015 seakan terbuang sia-sia.

Saat ini rumah-rumah penggilingan padi mangkrak dan tidak digunakan. Yang lebih menyedihkan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam program yang menelan anggaran hingga mencapai Rp 629 juta itu.

Penelusuran sorot.co, di beberapa pos anggaran terjadi perbedaan pada laporan penggunaan anggaran oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ngalang dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Gedangsari kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pemerintah Kecamatan Gedangsari dengan realisasi anggaran.

Selisihnya pun tak tanggung-tanggung dan mencapai angka Rp 89 juta. Dalam laporan ke BKAD, anggaran sejumlah Rp 629 juta terserap 100 %, namun dalam laporan realisasi anggaran kepada masyarakat, anggaran hanya terserap senilai Rp 540 juta.

Seperti misalnya untuk pembangunan infrastruktur rumah penggilingan, dalam laporan ke BKAD, anggaran yang digunakan adalah Rp 196,2 juta untuk membangun 5 bangunan. Sementara dalam laporan ke masyarakat, dana hanya terpakai sebesar Rp 163 juta sehingga terdapat selisih sebesar sekitar Rp 33 juta.

Kejanggalan lainnya adalah pada laporan pengadaan diesel pompa dimana dalam laporan ke BKAD anggaran yang digunakan mencapai Rp 33,3 juta, sementara dalam laporan kepada masyarakat hanya Rp 11,8 juta.

Pun demikian dengan pengadaan perlengkapan pompa air dimana dalam laporan ke BKAD memakan anggaran sebesar Rp 18,3 juta, sedangkan laporan kepada masyarakat hanya Rp 11,3 juta.

Tak berhenti sampai di situ, kejanggalan laporan juga terjadi pada laporan penggunaan anggaran untuk instalasi mesin giling yang menelan anggaran mencapai Rp 6 juta. Namun pada laporan realisasi anggaran ke masyarakat, dana itu tidak terpakai.

Dalam laporan ke BKAD, TPK melaporkan adanya pengadaan alat mesin pengupas kedelai dan mesin perajang tempe dengan masing-masing menelan anggaran sebesar Rp 5,9 juta dan Rp 6,9 juta. Lagi-lagi dalam laporan realisasi anggaran, kedua barang tersebut tidak pernah ada.

Salah seorang warga setempat yang identitasnya minta dirahasiakan dengan alasan keamanan menerangkan, kejanggalan dalam PKKPM-PIE tersebut sebenarnya sudah tercium warga sejak lama. Namun begitu, tak semua warga yang berani untuk menanyakan dan hanya memilih diam.

Ia beberkan lebih lanjut, seperti contohnya untuk pembangunan infrastruktur rumah penggilingan, meski dalam plang rumah tersebut dianggarkan mencapai Rp 44 juta, akan tetapi kualitas material yang diberikan oleh TPK sangat buruk.

Jenis kayu sengon yang diberikan dalam keadaan yang memprihatinkan. Ada warga bahkan yang sempat protes dan mendatangi kantor UPK Kecamatan Gedangsari dan meminta penggantian kayu karena kualitasnya yang sangat buruk.

Ini buktinya baru 2 tahun sudah keropos semua, memang dari awal kualitasnya sangat buruk,” keluh dia.

Pun demikian dengan pengadaan alat pertanian. Ia mengeluhkan bahwa pengambil kebijakan tampak hanya asal-asalan dalam membeli peralatan pertanian seperti traktor dan alat penggiling padi. Traktor jenis impala yang dibeli disebutnya tak sesuai dengan kondisi geografis areal pertanian di daerah Gedangsari. Begitupun dengan alat penggiling padi yang justru membuat padi hancur. 

Para petani tidak ada yang mau menggunakan sehingga keadaannya ya seperti ini, mangkrak saja. Eman-eman sebenarnya,” keluh dia.

Sementara itu, ketika hendak dikonfirmasi, Kepala Desa Ngalang, Kaderi mengaku tak terlalu menguasai hal tersebut. Ia meminta untuk menanyakan permasalahan PKKPM-PIE tahun 2015 Desa Ngalang ke Kantor Kecamatan Gedangsari.

Atau ke ketuanya saja,” ucapnya singkat.

Sebagai informasi, PKKPM-PIE tahun 2015 di Desa Gedangsari sendiri mencakup 7 kegiatan yaitu pengembangan infrastruktur sektor komoditas pertanian padi, pengembangan infrastruktur sektor pengolah pupuk organik, pengembangan infrastruktur sektor komoditas pembuatan pakan ternak, pengembangan infrastruktur sektor komoditas perdagangan-jasa pembuatan tahu, pengembangan infrastruktur sektor komoditas peternakan lele, pengembangan infrastruktur sektor komoditas perdagangan-jasa pembuatan tempe, pengembangan infrastruktur sektor komoditas perdagangan-jasa.

Untuk keseluruhan program ini, anggaran yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 2 miliar dengan rincian Rp1,9 miliar untuk pendanaan program, Rp 70 juta untuk dana operasional TPK dan Rp 30 juta untuk dana operasional UPK.