Program Dua Miliar Dituding Janggal, Aparat Hukum Diminta Gerak Cepat !
Pemerintahan

Program Dua Miliar Dituding Janggal, Aparat Hukum Diminta Gerak Cepat !

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Janggalnya pelaksanaan program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Program Infrastruktur Ekonomi (PIE) di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari menuai kecaman pedas.

Perbedaan laporan keuangan realisasi anggaran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada masyarakat dan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan selisih mencapai Rp 450-an juta dari anggaran senilai Rp 2 miliar yang tersedot untuk proyek itu disebut sebagai tindakan kurang ajar.

Aktifis LSM Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami), Rino Caroko mendesak aparat hukum untuk segera terjun menelisik kejanggalan-kejanggalan tersebut. Tak hanya itu, ia menyarankan juga agar Inspektorat juga turut langsung melakukan penelusuran terkait dugaan adanya penyelewengan.

Hal ini disebut Rino sangat penting guna mewujudkan good will dari para aparat penegak hukum dan aturan dalam pemberantasan budaya korupsi. Adanya penindakan tegas berupa pemidanaan dan serta pemecatan akan menjadi shock theraphy yang sangat krusial guna memberikan efek jera, terutama agar hal serupa tidak dilakukan oleh personil Aparatur Sipil Negara lainnya.

Kalau memang benar ada penyelewenangan semacam ini, artinya memang ada niat dan indikasi korupsi, sangat kurang ajar sekali,” ketus Rino, Senin (09/10/2017) siang.

Hal yang membuatnya geram adalah karena program PKKPM PIE semacam ini sengaja diluncurkan untuk memberikan manfaat keekonomian bagi masyarakat pedesaan. Apalagi di Desa Ngalang, program itu meski telah menyedot dana miliaran rupiah akhirnya mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Padahal apabila bisa disalurkan dan disertai dengan perencanaan yang baik, program semacam ini akan sangat berguna dalam memicu kegiatan perekonomian. Kecamatan Gedangsari sendiri berdasarkan data merupakan salah satu kecamatan yang termiskin di Gunungkidul.

Mengapa saya bilang kurang ajar? Karena ya itu, program yang seharusnya bisa digunakan masyarakat sekarang jadi mangkrak. Makanya harus dicari ini yang salah bagaimana. Saya rasa sudah jelas itu ada perbedaan laporan. Harus ditelusuri apa yang terjadi dibalik itu semua,” tegas Rino.

Sementara itu Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno ketika dimintai tanggapannya mengaku bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus. Bahkan dalam waktu dekat ini, Suharno akan menggelar inspeksi untuk menelusuri kebenaran dari adanya perbedaan laporan dari TPK dan UPK PKKPM PIE Kecamatan Gedangsari itu.

Kita akan telusuri supaya nanti terang benderang,” ujar Suharno.

Suharno sendiri berharap para pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan desa bisa lebih bertanggung jawab dalam mengelola program dari pemerintah. Program Presiden Jokowi saat ini memiliki tujuan untuk menggenjot pembangunan dari tingkat desa.

Maka tak heran apabila pemerintah desa kini memiliki kewenangan penggunaan anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi di era presiden sebelumnya.

Dana Desa rutin dicairkan setiap tahun. Sementara masih ada program-program lain dari Kementerian seperti PKKPM-PIE yang juga dananya sangat besar,” urai dia.

Selain pengawasan yang ketat, Suharno menilai bahwa perlu juga dilakukan pendampingan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah di desa. Jangan sampai dana besar yang digelontorkan tersebut tak bisa berfungsi maksimal bagi masyarakat karena ada kesalahan maupun sampai ada penyalahgunaan anggaran.

Ini yang paling penting adalah bagaimana caranya masyarakat di desa bisa sejahtera. Bukan cuma beberapa orang saja yang sejahtera,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, program PKKPM-PIE disinyalir penuh kejanggalan. Sejumlah warga menyuarakan protesnya lantaran 7 program yang dilaksanakan pada PKKPM-PIE Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari terpantau mangkrak dan tak bisa digunakan masyarakat.

Selain adanya keluhan dari masyarakat, juga terpantau adanya perbedaan laporan keuangan yang dibuat oleh TPK dan UPK yang ditujukan kepada masyarakat dan BKAD Kecamatan Gedangsari. Nilainya selisih pun tak tanggung-tanggung yakni mencapai Rp 450 juta.