Program Dua Miliar Dinilai Janggal, Pemdes Ngalang Disomasi Warga
Hukum & Kriminal

Program Dua Miliar Dinilai Janggal, Pemdes Ngalang Disomasi Warga

Gedangsari,(gunungkidul.sorot.co)--Kisruh pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) Program Infrastruktur Ekonomi (PIE) tahun 2015 senilai Rp 2 miliar di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari berujung pada konflik antara Pemerintah Desa Ngalang dengan warganya.

Sejumlah warga bahkan mengirim surat somasi kepada Pemerintah Desa Ngalang untuk secepatnya mengklarifikasi adanya perbedaan laporan keuangan yang dikirimkan ke Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Gedangsari dengan laporan realisasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.

Tak hanya itu, warga juga telah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus persoalan tersebut kemudian bisa diterangkan segamblang mungkin.

Kuasa hukum asal Yogyakarta yang ditunjuk warga, Adnan Pambudi S.H menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat somasi kepada Pemdes Ngalang seminggu yang lalu. Diterangkan, dalam surat somasi tersebut pada intinya adalah meminta pertanggungjawaban dari pihak Pemerintah Desa Ngalang dalam pelaksanaan proyek PKKPM-PIE Desa Ngalang tahun 2015.

Jika nantinya surat kami tidak digubris, kami akan melaporkan kasus ini kepada aparat hukum,” ucap dia, Kamis (12/10/2017).

Proyek senilai Rp 2 miliar itu, menurut Adnan, cukup membuatnya geleng-geleng kepala. Ia yang telah melakukan penelusuran bersama tim melihat bahwa sebagian besar dari program tersebut mangkrak alias tak bisa digunakan. 

Adapun program yang mangkrak diantaranya adalah rumah penggilingan padi, pembuatan pupuk, pembuatan tahu dan tempe, pembuatan briket arang, kolam lele, dan bengkel motor.

Hal semacam ini sangat ia sayangkan lantaran merugikan bagi masyarakat. Warga yang seharusnya kegiatan perekonomiannya bisa terangkat melalui program tersebut sebagaimana tujuan awalnya harus merelakan tak mendapat apa-apa karena buruknya perencanaan maupun adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada.

Kami sedang menunggu jawaban dari Pemdes Ngalang untuk kemudian menggelar pertemuan dan meminta penjelasan agar masalah bisa menjadi gamblang,” kata Adnan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ia mengaku telah mengantongi sejumlah bukti yang mengarah pada kejanggalan sehingga menimbulkan aroma kasus korupsi pada pelaksanaan proyek tersebut.

Selain adanya selisih data laporan keuangan yang mencapai Rp 450 juta, ia juga mengantongi keterangan warga yang mengeluhkan proses pengadaan barang dimana barang yang dibeli dan diberikan tidak sesuai dengan spesifikasi yang sebelumnya diusulkan warga. Akibatnya, alat tersebut sama sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh warga sehingga pada akhirnya mangkrak seperti yang terjadi saat ini.

Keterangan saksi dan dokumen-dokumen sudah kita kantongi. Tapi sambil jalan kita juga menelusuri bukti-bukti tambahan lain,” tandas Adnan.

Ia bersama timnya telah berkomitmen untuk mengawal kasus ini semaksimal mungkin termasuk jika nantinya benar-benar memang masuk ke jalur hukum. Hal semacam ini menurutnya tidak bisa ditoleransi. Sebab selain melanggar hokum, hal itu juga merugikan warga.

Seharusnya warga bisa terbantu secara kegiatan perekonomian dengan adanya gelontoran program ini, tapi buktinya justru tidak ada faedahnya dan anggaran terbuang sia-sia,” tandas dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, program PKKPM-PIE di Desa Ngalang disinyalir sarat kejanggalan. Sejumlah warga menyuarakan protesnya lantaran 7 program yang dilaksanakan dalam PKKPM-PIE terpantau mangkrak dan tak bisa digunakan masyarakat.

Selain adanya keluhan dari masyarakat, juga terpantau adanya perbedaan laporan keuangan yang dibuat oleh TPK dan UPK yang ditujukan kepada masyarakat dan BKAD Kecamatan Gedangsari. Nilainya selisih pun tak tanggung-tanggung yakni mencapai Rp 450 juta.