Pengesahan Perdes, BPD Diminta Tidak Asal Tanda Tangan
Pemerintahan

Pengesahan Perdes, BPD Diminta Tidak Asal Tanda Tangan

Purwosari,(gunungkidul.sorot.co)--Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gunungkidul, Hery Sukaswadi berharap, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak asal membubuhkan tanda tangan terkait pengesahan peraturan desa (Perdes). Pihaknya pun mendorong BPD lebih proaktif mencermati regulasi yang ada, agar tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Ya masih ada BPD yang hanya tanda tangan, seharusnya kan (Perdes) dibahas bersama (BPD dan Pemdes). Misalnya perdes tiap tahun seperti perdes RPJMDes, perdes RKPDes, perdes APBDes dan perdes APBDes Perubahan,” ujarnya usai menjadi narasumber pembinaan Kapasitas BPD Desa Giriasih tentang Produk Hukum BPD, Jumat (12/0) sore di Balai Desa Giriasih.

Hery menegaskan, kinerja BPD telah diatur dalam Permendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD. Selain itu, Perda Nomor 04 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa, juga bisa menjadi acuan BPD. Dalam regulasi tersebut diatur jelas bagaimana BPD harus menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Salah satu fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa. Sehingga ironis, jika kemudian BPD tak tahu menahu kebijakan yang diambil pemdes, baik dari sisi pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

BPD tak hanya bertanggungjawab kepada rakyat, jika ditemukan penyimpangan (BPD) juga ikut diseret,” tandasnya.

Camat Purwosari Agung Danarto menyambut baik adanya diskusi terkait kapasitas BPD dalam menjalankan ketugasannya. BPD merupakan lembaga terpenting dalam pemerintahan desa, maju mundurnya desa tak terlepas dari peran BPD.

Saya sangat bahagia dan menyambut baik adanya pembinaan ini, kita bisa diskusi banyak hal, menggali peran BPD agar-agar betul-betul maksimal dalam tugasnya,” ujarnya. (Edy Setyawan)