Penawar Tertinggi Kalah, Upah Pungut Nol Persen Dinilai Tak Rasional
Pemerintahan

Penawar Tertinggi Kalah, Upah Pungut Nol Persen Dinilai Tak Rasional

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Menanggapi kabar yang beredar dan keluhan dari salah satu peserta lelang lahan parkir Brigjen Katamso, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul memberikan klarifikasi agar tidak menjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.

Kepala Bidang Perparkiran dan Penerangan Jalan Dishub Gunungkidul, Ely Siswanta didampingi oleh Ketua Panitia lalang parkir, Sunarjo menjelaskan, proses lelang parkir yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika ada salah satu pihak yang kurang puas dengan hasil kemungkinan memang belum memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Pada proses lelang lahan parkir Brigjen Katamso, sudah sepatutnya dimenangkan oleh peserta yang menawar dengan besaran Rp 139 juta dengan upah pungut 26 %. Hal itu karena syarat administrasi secara keseluruhan lengkap dan rasional.

"Kemarin di jalan itu ada 3 penawar yakni Rp 185 juta dengan upah pungut 0 %, Rp 170 juta dengan upah pungut 10 % dan Rp 139 juta dengan upah pungut 26 %," kata Ely Siswanta, Rabu (06/02/2018).

Menurut dia, peserta lelang dengan besaran Rp 170 juta saat itu melakukan pengunduran diri dengan alasan yang tidak diketahui. Maka dari itu, hanya tersisa 2 peserta. Setelah dilakukan pengkajian oleh petugas, didapati ada 2 juru parkir yang datanya ganda. 

"Dua juru parkir itu tercantum dalam 2 dokumen, milik Dodi Susanto dan milik pesaingnya. Kemudian kami panggil 2 jukir. Keduanya menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang isinya kedua jukir masuk anggota peserta lelang yang sekarang menang," tambah dia.

Hal itu merupakan salah satu pelanggaran karena telah memberikan data yang tidak sesuai dengan faktanya. Ketidakvalidan data inilah yang memberatkan dan menggugurkan Dodi Susanto sebagai peserta lelang parkir.

Selain itu, upah pungut 0 % yang diajukan oleh Dodi Susanto dianggap tidak rasional oleh Dishub. Pasalnya kewajiban pengelola parkir mengenai upah dan seragam jukir dapat tidak terpenuhi.

"Pendapatan parkir itu kan setiap hari disetorkan ke Dishub. Kemudian sesuai dengan upah pungut yang diminta atau tertera di dokumen baru diberikan setiap 1 bulan jika uang sudah terkumpul," imbuh dia.

Lebih lanjut, Ely mengatakan, pada proses lelang lahan parkir ini untuk kesempatan sanggah memang hanya 1 hari dan dibatasi jamnya. Jika peserta tidak puas dengan keputusan petugas, pada proses itu bisa langsung mengajukan sanggah banding kepada bupati.

"Meski sudah mengadu pada dewan dan polres, tapi beliau kan tidak melakukan sanggah banding kepada bupati. Jadi ini bukan masalah besar. Karena peserta kemungkinan tidak memahami prosedur saja," tegas dia.