Besaran Dana Desa Turun Drastis, Prosedur Pencairan juga Dirombak
Pemerintahan

Besaran Dana Desa Turun Drastis, Prosedur Pencairan juga Dirombak

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa akan segera terlaksana kembali, karena pada bulan Februari ini dimungkinkan miliaran dana desa akan segera cair. Akan tetapi terdapat 2 perubahan baik prosedur pencairan dan besaran dana desa tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Subiyantoro mengatakan, terdapat dua perubahan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 226/PMK.07/2017 yakni prosedur pencairan yang semula 2 termin menjadi 3 termin dan besaran uang yang kembali mendapat pengurangan.

Pada pencarian termin pertama hanya mencapai 20%, termin kedua 40% dan termin ketiga sebanyak 40%. Dana tersebut minimal cair pada bulan Januari, Maret, dan Juli. Namun untuk termin pertama kemungkinan baru bisa cair pada bulan Februari.

"Berubah jadi 3 termin karena dari pusat sendiri menginginkan adanya penggunaan dana desa sebagai dana upah harian kerja kepada para pekerja sebanyak 20%," kata Subiyantoro, Minggu (11/02/2018).

Sementara untuk besaran dana desa pada tahun lalu, Gunungkidul mendapat kucuran dana sebanyak Rp 132 miliar, kini santer terdengar ada pengurangan mencapai Rp 14 miliar untuk Alokasi Afermasi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Setelah adanya perubahan pencairan itu, Gunungkidul yang mendapat Rp 118 miliar kembali mendapat pengurangan menjadi Rp 117 miliar. 

Menurut Subiyantoro, adanya perubahan pencairan dan besaran dana desa tersebut tidak ada kaitannya dengan temuan-temuan penyimpangan atau tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, melainkan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Banyaknya temuan penyimpangan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan OPD lainnya untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan terus melakukan pembinaan dalam segala hal. Mulai dari penyusunan hingga terlaksananya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.