Junjung Tinggi Transparansi, Pemdes Getas Gencar Pasang Banner
Pemerintahan

Junjung Tinggi Transparansi, Pemdes Getas Gencar Pasang Banner

Playen,(gunungkidul.sorot.co)--Pemerintah Desa Getas, Kecamatan Playen melakukan pemasangan banner di sejumlah titik wilayahnya. Hal itu dilakukan demi terbentuknya transparansi dalam program dan pelaksanaan anggaran dari pemerintah kabupaten maupun pusat.

Masyarakat dapat mengetahui secara rinci segala kegiatan baik pembangunan maupun pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemdes. Selain itu, masyarakat pun dapat ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa.

Melongok tahun-tahun sebelumnya, banyak perangkat desa terlibat kasus korupsi dana desa karena kurang transparan dalam menjalankan program. Kejadian seperti itu membuat Pemdes Getas perlu melakukan terobosan dengan pemasangan banner. Sehingga rasa kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Pemasangan seperti ini sudah dilakukan kali kedua oleh Pemdes Getas, dimulai tahun 2017 dan sudah menjadi agenda tahunan. Jika masyarakat melintas di simpang tiga Padukuhan Nggrunggo, depan bangunan balai desa, dan perempatan desa Getas akan melihat banner besar dengan tulisan program disertai besaran anggaran.

"Pemasangan ini agar tidak terjadi kesalah pahaman baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Jika masih kurang paham, silahkan masyarakat dating ke kantor dan akan dijelaskan secara detail," kata Kapala Desa Getas, Pamuji, Senin (12/02/2018).

Tak hanya itu, sebagai bentuk transparansi nantinya dari pemerintah desa juga akan memberikan pengertian di setiap kegiatan atau pertemuan masyarakat. 

Diutarakan Pamuji, tahun 2018 ini Pemdes Getas mendapat kucuran dana desa APBN sebanyak Rp 779,9 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan jumlah secara keseluruhan pendapatan pemerintah Desa Getas mencapai Rp 1,5 miliar.

"di banner tertulis semua sumber dananya dan peruntukannya," imbuh dia.

Adapun penggunaan dana desa tahun ini masih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur terlebih dahulu. Sedangkan sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan sesuai peraturan dari pusat dan sebagai penyeimbang pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan kualitas sumberdaya manusia yang lebih maju.