Marak Pelanggaran, Pemda Jajal Aplikasi Presensi Anyar
Pemerintahan

Marak Pelanggaran, Pemda Jajal Aplikasi Presensi Anyar

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Seiring maraknya pelanggaran, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya melakukan peningkatan kedisiplinan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah daerah pun membuat suatu terobosan berupa mobile presensi.

Edy Sudono, Kepala Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai,Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul mengatakan, berbekal dari banyaknya pelanggaran presensi membuat pemerintah harus melakukan terobosan baru. Mobile presensi dipilih karena memiliki beberapa keunggulan yang mampu meningkatkan kedisiplinan.

"Kalau sistem yang lama kan belum online, jadi rekapannya sebulan sekali. Potensi para PNS bisa memanipulasi data cukup tinggi. Kalaupun akan dibuat jadi sistem online biayanya mahal, maka dari itu untuk menghemat anggaran kami optimalkan smartphone yang ada," kata Edy Sudono, Selasa (13/02/2018).

Untuk membuat aplikasi mobile presensi (Mobsi) ini dana yang digunakan oleh pemkab mencapai Rp 100 juta. Mobsi ini baru pertama kali digunakan sebagai sistem presensi di lingkup pemerintahan. Kabupaten Gunungkidul diklaim sebagai yang pertama kali memiliki sistem semacam ini. 

Sejak bulan Januari hingga Maret 2018 mendatang, mobile presensi ini diterapkan untuk uji coba untuk para PNS. Pada proses ini ternyata di pemerintah daerah menemui kendala seperti sebagian kecil PNS tidak memiliki smartphone, sehingga proses absensi menggunakan Mobsi masih harus dilakukan oleh atasan.

"Dari 9.085 PNS hanya sebagian kecil saja yang belum bisa mengakses ini karena keterbatasan sarana. Petugas dari sini juga masih terus melakukan pendataan untuk menentukan langkah kedepan. Pada masa uji coba ini, untuk absensi dilakukan dua kali yakni dengan sistem pinjer dan Mobsi," tambah dia.

"Setiap penerapan kebijakan atau sistem tentu ada kelemahannya. Mobsi ini sebenarnya juga ada, tapi juga tergantung kesadaran dari PNS sendiri. Ini kan tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan mereka, agar kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," imbuh dia.

Sementara itu Kasubid Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Sunawan mengutarakan, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan dari atasan. Jika ditemui PNS yang melakukan manipulasi presensi dari atasan dapat melakukan pembatalan absen yang dilakukan oleh PNS lain.

"Mudah-mudahan dengan sistem seperti ini dapat lebih meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran PNS mengenai kewajiban dalam bertugas melayani masyarakat," ucapnya.