Banyak Kapal Bodong Nekat Berlayar, Diduga Illegal Fishing
Hukum & Kriminal

Banyak Kapal Bodong Nekat Berlayar, Diduga Illegal Fishing

Girisubo,(sorot.gunungkidul.co)--Nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng berupaya mencegah terjadinya IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing. IUU adalah penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan dan yang tidak atau belum diatur dalam wilayah pengelolaan perikanan RI.

Meskipun begitu, hanya 18 kapal yang tercacat sebagai kapal yang berdokumen lengkap. Sisanya ada sekitar 34 kapal yang masih mengurus dokumen pelengkap dan beberapa bahkan tidak mengurusnya sama sekali.

Seperti disampaikan oleh Ngatno, Staf Keselamatan Pelayaran atau Syahbandar Pelabuhan Sadeng bahwa masalahnya dinas terkait di DIY sendiri tidak bisa melakukan pengurusan izin surat berlayar untuk nelayan. Sehingga nelayan Sadeng harus mengurus ke provinsi tetangga seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pengurusan beberapa surat bisa lewat gerai. Tapi untuk Pas kapal kecil, Pas kapal besar harus ke Cilacap atau ke Pelabuhan Ratu,” jelas Ngatno, Selasa (13/03/2017).

Ia membeberkan, 1 unit kapal berukuran diatas 7 GT (Growston) paling tidak harus mengantongi beberapa surat seperti Surat Laik Operasi (SLO), Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBLKK), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ukur Dalam Negeri, dan Pas. 

Disamping itu juga nahkoda kapal harus bebas dari persyaratan administrasi. Sedangkan untuk kapal dibawah 7 GT hanya cukup tercatat di dinas tingkat kabupaten.

Tak jarang, kapal bodong yang belum lengkap dokumennya diberi izin pihak pelabuhan Sadeng untuk berlayar lantaran dilema. Nelayan menuntut untuk memberinya izin berlayar, karena alasan urusan perut. Beberapa nelayan sudah mengajukan surat-surat ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap, namun sudah berbulan-bulan tak kunjung terbit.

Pengalaman yang sudah-sudah, nelayan mengajukan berbulan-bulan belum terbit. Sekali terbit selang 2 bulan sudah mengurus lagi. Umpamanya mengajukan sekarang 4 atau 5 bulan lagi baru jadi,” tambah Ngatno.

Ditambahkan Sarepan, Ketua Kelompok Nelayan Sadeng, perihal ini sudah disampaikan kepada Dirjen Tangkap Pusat, namun sayangnya Pemda DIY tetap masih belum bisa menerbitkan sendiri. Dinas Perikanan di DIY hanya bisa membantu dalam bentuk komunikasi dan usulan saja. Sebenarnya nelayan Sadeng sudah lebih tertib dalam menaati perundang-undangan yang ada, namun tetap saja dipersulit dalam pengurusan izin surat untuk kegiatan berlayar.

Pihak Syahbandar melalui Kepala UPT PPP Sadeng hanya bisa mengusulkan untuk dinas pusat mengirim tenaga yang punya wewenang untuk menerbitkan di DIY bekerjasama dengan gerai, sehingga akses pengurusan perizinan nelayan dipermudah. (Widi)