Gas Melon Langka dan Mahal, Anggota Dewan Bakal Lakukan Sidak
Peristiwa

Gas Melon Langka dan Mahal, Anggota Dewan Bakal Lakukan Sidak

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Gas LPG 3 Kg atau yang sering disebut dengan gas melon, jika sesuai peruntukannya hanya boleh digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro. Namun kondisi di lapangan justru gas ini banyak dipergunakan oleh para pemilik usaha besar dan tak jarang warga yang sudah tergolong mampu.

Belakangan ini, masyarakat miskin mengeluhkan dengan sulitnya mendapatkan gas melon. Tak hanya itu, harga gas ini pun juga melambung tinggi jauh dari ketetapan yang berlaku. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait dimungkinkan menjadi faktor penyebab kelangkaan dan yang terjadi.

Kondisi semacam ini tentu membuat keprihatinan tersendiri. Para pemangku kekuasaan seharusnya segera melakukan koordinasi mengambil langkah yang tepat mengatasi permasalahan semacam ini. Kebijakan yang memberikan keadilan bagi rakyat kecil sangatlah diperlukan.

Seperti diungkapkan Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno, kondisi semacam ini membuatnya begitu prihatin. Dimana gas melon yang seharusnya digunakan oleh para keluarga kurang mampu, justru digunakan oleh orang-orang kaya. Selain itu, harga jualnya pun tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Secepatnya kami akan lakukan koordinasi dengan Komisi D yang membidangi perdagangan untuk melakukan sidak," ucap Suharno, Minggu (01/04/2018).

Dalam hal ini, Suharno meminta agar nantinya tim yang turun ke lapangan mendesak aliran distribusi gas melon baik dari agen, pangkalan hingga ke pengecer untuk tidak bermain dan penetapan harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, desakan terhadap pemerintah khususnya Disperindag juga perlu dilakukan. 

"Pemerintah harus memaksimalkan kewenangan dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas melon. Jika tidak ada tindakan lebih, tentu yang terus dirugikan adalah masyarakat miskin," tambah dia.

Sementara itu diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Hidayat, pihaknya selama ini telah melakukan monitoring secara berkala di lapangan berkoordinasi dengan dengan aparat penegak hukum. Namun tim yang turun hingga saat ini belum menemukan adanya penyimpangan seperti usaha-usaha besar yang menggunakan gas melon.

"Mungkin kegiatan kami melakukan pengecekan di lapangan sering bocor, sehingga para pelaku usaha besar seolah menyembunyikan penggunaan gas melon. Saat kami ke lapangan kemudian tidak ditemukan adanya penyimpangan," ucap Hidayat.

Adanya keluhan ini, Hidayat berjanji kedepan akan mengupayakan perbaikan kinerja dalam pengawasan ketersediaan gas melon, sesuai dengan peruntukannya. Meskipun kewenangan dinas dalam hal ini sangatlah kecil.

"Kalau kami hanya pengawasan ketersediaan. Kalau pendistribusian dari agen dan pangkalan keduanya dari pertamina. Kami juga tidak punya wewenang mencabut izin jika ditemui penyimpangan, hanya sebatas pelaporan saja," tutup dia.