Gas Melon Mencekik Leher, Anggota Dewan Sidak SPBE
Peristiwa

Gas Melon Mencekik Leher, Anggota Dewan Sidak SPBE

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Masyarakat kelas menengah ke bawah dan para pemilik usaha mikro beberapa bulan ini mengeluhkan tingginya harga gas melon atau gas LPG 3 kg yang semakin mencekik. Tak hanya itu, si hijau ini pun belakangan juga begitu sulit untuk ditemukan.

Keluhan dari masyarakat mengenai tingginya harga dan sulitnya barang untuk didapat mendorong anggota dewan khususnya Komisi D dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gunungkidul melakukan inspeksi mendadak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adakah permainan dibalik tingginya harga dan faktor pendorong kelangkaan.

Beberapa hari ini, anggota dewan pun melakukan pengamatan di lapangan. Didapati ternyata masih banyak penyimpangan mengenai penggunaan gas bersubsidi dari pemerintah ini. Bagaimana tidak, jika disesuaikan dengan aturan si hijau ini dikhususkan bagi mereka masyarakat miskin dan usaha mikro. Namun di lapangan, ternyata oknum nakal justru menyerobot jatah orang miskin.

"Seperti di rumah makan atau usaha-usaha besar kami temukan beberapa waktu lalu masih menggunakan gas bersubsidi. Tentu itu pelanggaran, menyerobot jatah masyarakat kurang mampu. Kami temukan seperti usaha peternakan dan rumah makan serta beberapa lainnya," kata Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno usai sidak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di kawasan Ring Road Utara Wonosari, Senin (02/04).

 

Saat dilakukan audiensi dengan pihak SPBE, Disperindag dan perwakilan dari agen, Suharno menegaskan jika dari pihak-pihak terkait harus menaati regulasi yang sudah disepakati. Jika harga dari pangkalan yang merupakan titik terakhir mata rantai sebesar Rp 15.500 tentu harus dijual kepada masyarakat dengan harga yang sama.

Selain itu, mengenai kuota ia meminta dari SPBE maupun agen untuk mengetahui atau menyamaratakan dengan kuota kemiskinan masyarakat di Gunungkidul. Bila hal itu dilakukan tentu, sedikit banyak juga akan mengurangi kesenjangan harga.

"Ya pengaitan dengan kuota kemiskinan sangat diperlukan. Misalnya di daerah X kuota kemiskinannya tinggi tentu distribusi gas melon menyesuaikan. Dari agen atau pangkalan harus stop meminta tambahan dengan dalih pasokan kurang. Di situlah bisa jadi celah permainan oknum nakal," ucap dia.

"Ini sudah bukan lagi urusan perut atau bisnis, tapi bagaimana cara dari berbagai elemen untuk berusaha gas subsidi sampai tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat," tambah dia.

Pemerintah daerah pun harus turun dalam penanganan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Bila ini tidak segera diatasi, Suharno menilai masyarakat akan bergejolak dan sangat dirugikan. Terlebih mengingat harga gas melon di lapangan ada yang Rp 24.000 hingga Rp 27.000/tabung, sedangkan untuk dari pangkalan sendiri hanya Rp 15.500.

Sementara itu, Ketua Komisi D, Heri Kriswanto dengan tegas mengatakan bahwa selain para pemilik usaha besar seperti rumah makan dan peternakan, yang tidak diperbolehkan menggunakan gas melon ialah PNS. Pasalnya untuk PNS sudah dianggap dalam golongan mampu. Hal ini dinilai Heri menyalahi aturan.

"Mereka kan sudah mampu, perlu digaris bawahi. Kalau PNS masih menggunakan gas melon, dari atasan harus langsung melakukan tindakan jika ingin rakyatnya tidak dirugikan lagi," ucap dia.