Agen dan Pangkalan Gas Terbukti Nakal, Bupati Ancam Lapor Pertamina
Ekonomi

Agen dan Pangkalan Gas Terbukti Nakal, Bupati Ancam Lapor Pertamina

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Kelangkaan dan harga beli gas LPG 3 kilogram hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Semakin hari, masyarakat justru semakin mengeluh karena harga gas melon yang semakin tidak karuan. Dari para pemangku kepentingan dan jabatan diharapkan mampu mengambil kebijakan tegas demi meringankan beban masyarakat miskin dalam memperoleh gas melon.

Banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai harga gas yang semakin mencekik, Bupati Gunungkidul Hj.Badingah,S.Sos, angkat bicara mengenai hal ini. Ia mengaku begitu prihatin dengan kondisi masyarakat miskin yang menjerit karena sulitnya mendapat gas melon. Mereka terkadang harus pontang-panting untuk mendapatkan barang tersebut. Selain itu juga harga saat memperoleh pun tidak sesuai dengan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 15.500/tabung di pangkalan.

Meski kewenangannya tidaklah seberapa dalam konteks ini, namun pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar. Tujuannya agar nantinya dengan kuota yang ada, kebutuhan masyarakat tercukupi dan tidak ada lagi mengeluh kelangkaan maupun harga mahal.

Badingah menyerukan kepada pengusaha menengah dan besar untuk tidak lagi menggunakan gas 3 kg bersubsidi. Jika hal itu masih dilakukan, maka sama artinya jika mereka telah menyerobot apa yang menjadi hak masyarakat miskin. Tentu hal itu juga menyimpang atau menyalahi aturan, karena sejatinya gas 3 kg hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin dan usaha mikro.

Kalau sampai ada permasalahan semacam ini berlarut-larut, tentu dari semua elemen harus sergera bertindak, termasuk aparat penegak hukum,” tegas Badingah, Selasa (03/04/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan tugas pada Disperindag untuk melakukan pengecekan terkait permasalahan yang tengah dikeluhkan oleh masyarakat. Jika nantinya ditemukan oknum nakal dalam pendistribusian, secara tegas ia akan melaporkan temuan tersebut kepada Pertamina. 

Ya tidak segan-segan melaporkan, karena memang telah menyalahi aturan yang ada. Kami hanya memiliki kewenangan pelaporan saja kepada Pertamina. Untuk tindakan selanjutnya bukan ranah kami,” tambah dia.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun tak luput mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Bupati secara tegas juga meminta kepada PNS untuk lebih sadar mengenai apa yang menjadi hak-hak masyarakat miskin. Artinya PNS diminta agar tidak lagi menggunakan gas 3 kg.

Logikanya kuota gas melon di Gunungkidul dalam 1 hari hanya 12.000. Jika tepat sasaran dan tidak ada oknum yang bermain, tentu jumlah itu cukup dan tidak ada lagi lonjakan harga yang mencekik,” tutup dia.