Konflik Memanas, Tim Pansus Datangi Dua Kelompok Watu Kodok
Peristiwa

Konflik Memanas, Tim Pansus Datangi Dua Kelompok Watu Kodok

Tanjungsari,(gunungkidul.sorot.co)--Tim Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alam Ground (PAG) DPRD DIY melakukan kunjungan lapangan di Pantai Watu Kodok, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Senin (09/04/2018). Kunjungan tersebut guna untuk melakukan pendataan pengelolaan tanah SG dan PAG sesuai dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2017.

Sebelumnya, terbentuknya Pansus tersebut karena memanasnya konflik antara investor Jakarta dengan masyarakat di Pantai Watu Kodok. Pansus tersebut kemudian dibentuk untuk mengumpulkan data terkait dengan tanah Sultan Ground (SG) yang berada diantara bukit Watu Kodok dan Bukit Sanglen, dimana tanah tersebut belum memiliki sertifikat atas nama Kraton Yogyakarta.

Diketahui, tanah yang berada di bukit Pantai Watu Kodok dan Pantai Sanglen seluas kurang lebih 5 hektar itu masih menuai konflik sejak tahun 2013. Problematika saat ini berupa perselisihan antara kedua kelompok yang ada di Watu Kodok dan Sanglen, yakni kelompok Sumarno dan Kis Sutejo. Perselisihan itu muncul setelah konflik antara investor dan warga itu semakin mereda.

Rendradi Suprihandoko, Ketua Bapemperda Perdais DPRD DIY sekaligus Ketua Pansus, mengatakan bahwa kedatangannya dalam rangka mendorong agar pelaksanaan Perdais dijalankan dengan baik karena menyangkut persoalan mengenai tanah SG dan PAG.

Kami ditugasi untuk melihat konflik-konflik yang terjadi di lapangan berkaitan dengan SG PAG. Di Watu Kodok ini informasi yang saya terima ini ada problem tentang hadirnya investor kemudian ada konflik. Kami pengen tahu aja, kalau dari aspek sosial monggo, tapi kalau dari aspek status tanah SG mesti kami tertibkan,” ucap Rendradi Suprihandoko, Senin (09/04/2018).

Dikatakan olehnya, saat ini timnya masih memproses pencarian mengenai sudah atau belumnya kraton dalam mengeluarkan surat kekancingan atas tanah SG di Pantai Watu Kodok. Sebab menempati tanah SG tanpa kekancingan dapat dikatakan ilegal. 

Siapapun yang memanfaatkan dan mengelola harus izin. Sampai saat ini belum jelas yang mendapatkan kekancingan siapa, belum jelas. Akan kami telusur, termasuk mengundang kraton,” imbuh dia.

Tujuan utama diadakannya pertemuan antara tim pansus dan kedua kelompok yang dikatakan berselisih agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Selain itu agar tanah SG PAG dikelola sesuai dengan kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat maupun dalam hal pengembangan kebudayaan. (wulan)