Bupati Keluarkan Surat Edaran, Camat dan Kades Diminta Awasi Gas Melon
Pemerintahan

Bupati Keluarkan Surat Edaran, Camat dan Kades Diminta Awasi Gas Melon

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Permasalahan mengenai pendistribusian dan harga LPG 3 Kg yang melambung saat sampai ke rakyat kecil hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan.

Setelah melalui berbagai proses cukup panjang, akhirnya pada Senin (23/04/2018) kemarin Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah mengeluarkan Surat Edaran kepada jajarannya meliputi Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kades.

Dalam surat edaran tersebut terdapat 3 poin penting yang disebutkan yakni perangkat daerah diminta untuk mensosialisasikan penggunaan gas LPG 3 kg bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

Kedua, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 1.500.000 untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kg. Sedangkan poin ketiga menyebutkan bahwa Camat dan Tim Koordinasi Kabupaten terus melakukan monitoring atau pengawasan mengenai penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kg sebesar Rp 15.500/tabung.

Surat edaran Nomor 500/1941 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemdisitribusian LPG tertentu itu pun mendapat apresiasi dari Koordinator LSM Jaringan Masyarakat Mandiri (Jerami), Rino Caroko. Pria yang sejak awal juga ikut mendorong bupati untuk segera mengambil kebijakan tersebut mengatakan, langkah yang diambil oleh pemerintah daerah sudah sangat tepat.

Hendaknya seluruh elemen yang memiliki kewenangan seperti halnya aparat penegak hukum, dinas terkait, serta stakeholder lain untuk sadar mengenai tanggung jawab masing-masing. Mereka diharapkan melakukan tindakan nyata dan tegas apabila kondisi di lapangan ditemukan pelanggaran atas pendistribusian gas LPG 3 Kg.

"Harus sesuai peruntukannya sesuai aturan," ucap Rino Caroko, Rabu (25/04/2018).

Dengan dikeluarkannya SE Bupati ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi pendistribusian dan harga gas LPG 3 kg di Kabupaten Gunungkidul. 

Tak hanya itu, Rino juga berharap langkah Pemkab Gunungkidul ini seyogyanya juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk berani mengambil upaya nyata guna membela masyarakat kecil agar tidak lagi menjadi korban permainan kotor oknum pebisnis kurang ajar.