Soal Gas Melon, Camat Abaikan Surat Edaran Bupati ?
Ekonomi

Soal Gas Melon, Camat Abaikan Surat Edaran Bupati ?

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Beberapa waktu lalu, Bupati Gunungkidul telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terhadap para camat dan kades berkaitan dengan pemantauan pendistribusian Gas LPG 3 kg atau gas melon. Tapi nampaknya surat edaran tersebut hingga saat ini nampaknya masih belum ditindak lanjuti oleh sebagian camat.

Seolah dianggap angin lalu, masih banyak camat yang belum bergerak menindak lanjuti surat edaran tersebut. Padahal di lapangan, masih banyak gas melon yang tidak tepat sasaran dan harga masih mencekik rakyat miskin.

Seperti yang diungkapkan Camat Tanjungsari, Rahmadian beberapa waktu lalu secara resmi pihaknya telah mendapat SE dari Bupati Gunungkidul terkait pengawasan, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Melon. Namun hingga sekarang pihaknya juga belum mengambil langkah nyata dalam menindak lanjuti surat edaran tersebut.

"Kami belum lakukan tindakan terkait hal itu. Karena emang di masyarakat tidak ada polemik. Gas yang beredar di masyarakat harganya ya berkisar Rp 20.000 sampai Rp 22.000/tabung. Kalau pun dipaksa untuk jual sesuai HET sepertinya juga harus banyak pertimbangan," imbuh dia.

"Total pangkalan di Tanjungsari belum ada data pasti yang kami miliki. Kalau untuk masalah gas ini harusnya pusat yang menangani jangan dibebankan ke daerah. Tindakan kedepan mungkin jika ada aduan baru kami siap terjun," ucap Rahmadian, Selasa (15/05/2018).

Sementara itu, Camat Paliyan, Marwatahadi mengatakan, sejak surat edaran bupati diterima, pihaknya juga belum melakukan langkah sesuai dengan instruksi yang tertera pada surat tersebut. Hingga saat ini, ia pun juga belum tahu mengenai jumlah pasti pangkalan yang ada di wilayah Paliyan.

Padahal seperti yang diketahui, di Paliyan pun terdapat satu desa yang sama sekali tidak memiliki pangkalan. Sehingga masyarakat dalam mendapatkan gas melon harus membeli dengan harga yang cukup tinggi di tempat para pengecer.

"Kalau untuk data pasti belum ada, harga di lapangan seperti apa dan siapa penggunanya kami juga belum tahu. Setahu saya memang untuk di Desa Grogol tidak ada pangkalan. Kalau mau diadakan pangkalan itu pun juga dari warga dulu harus ada pengajuan," kata dia.

Bahkan anehnya lagi, Camat Purwosari, Agung Danarto mengaku jika hingga kini malah belum menerima surat edaran tersebut. Atas dasar itu ia pun belum mengambil tindakan untuk melakukan pemantauan terkait harga dan pendistribusian gas melon di wilayahnya.

Padahal selama ini, polemik gas melon yang tidak tepat sasaran dan harga yang jauh dibandingkan dengan HET sangatlah mencekik rakyat miskin. Masyarakat merasa terbebani dengan harga yang tidak wajar karena ulah pangkalan nakal.