Pemkab Kerap Curigai Kinerja Kades, Peneliti IRE Jogja Nilai Tidak Baik
Pemerintahan

Pemkab Kerap Curigai Kinerja Kades, Peneliti IRE Jogja Nilai Tidak Baik

Playen,(gunungkidul.sorot.co)--Seolah masih terus menjadi korban regulasi yang kurang pas, pemerintah desa khususnya kepala desa terus mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi pemerintahan dan masyarakat daerah. Meningat semakin lama, beban tugas yang diemban oleh pemerintah desa semakin banyak dan seolah dipersulit.

Kepala Desa Banyusoca, Sutiyono mengatakan, selama beberapa tahun dengan adanya kucuran dana desa yang diterima oleh pemerintah daerah, untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan kebijakan dan regulasi yang ada pemerintah desa justru semakin tersandra. Pasalnya, dengan segudang tugas yang harus diemban oleh pemerintah desa namun mereka tidak memiliki kewenangan dalam hal itu.

"Kita seolah dilepas namun tetap diinjak ekornya. Menjalankan tugas yang ada tapi kami tidak memiliki kewenangan dalam hal ini, seperti pembangunan yang selama ini dilakukan," ucap Sutiyono, Seasa (15/05/2018) dalam acara di Balai Desa Logandeng.

"Pemerintah juga masih terus curiga dengan praktik penggunaan dana desa yang kami ampu. Padahal banyak nilai positif, pembangunan dan pemberdayaan juga berjalan sebagaimana mestinya. Curiga, curiga dan curiga," imbuh dia.

Dengan demikian, ia mewakili seluruh kepala desa menginginkan pemerintah tegas dalam menyikapi adanya regulasi-regulasi yang dirasa kurang pas ini. Sehingga pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, akan jauh lebih enteng dan mampu menjunjung tinggi asas gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas orang jawa.

Sementara itu, peneliti IRE yang juga mantan anggota Satgas Dana Desa, Arie Sujito mengatakan, solusi yang harus ditempuh oleh pemerintah yakni mengkonsolidasi kebijakan atau regulasi yang ada dan dianggap menyulitkan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

"Terlalu curiga dengan kinerja pemerintah desa pun juga tidak baik. Seharusnya pemerintah daerah justru lebih mengopimalkan teknologi yang sudah ada, jadi dengan demikian pemantauan kinerja dan pembangunan dapat dilakukan tanpa buang-buang waktu, tenaga dan efisien melalui web desa yang ada," terang Arie Sujito.

"Peran masyarakat dan kaum pemuda dalam pemantauan, pengawasan, dan pendamping desa pun juga harus dioptimalkan. Justru dari kalangan masyarakat desa itu sendirilah yang harus bergerak, bukan dari orang lain. Jika ditemukan permasalahan juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah secara tingkatan jadi solusi terbaik akan ditemukan," imbuh dia.

Menurut Arie, jika pengoptimalan masyarakat dan pemuda dalam pengawasan penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan harapan dan komunikasi dengan pemerintah, kemungkinan besar tahun-tahun selanjutnya instansi lain tidak akan melakukan pengawasan lagi. Hal itu karena secara nyata, pemerintah desa memiliki komitmen tersendiri dan akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan regulasi maupun ketetapan yang berlaku.