Perbup THR Kades Turun, Pencairan Masih Panjang
Pemerintahan

Perbup THR Kades Turun, Pencairan Masih Panjang

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Tuntutan pemerintah desa untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) ditahun ini ada sedikit titik terang. Pasalnya Peraturan Bupati (Perbup) yang digadang-gadang oleh para kepala desa dan perangkat desa, telah turun pada 7 Juni 2018 lalu. Kendati demikian, angin segar tersebut masih belum dapat dirasakan oleh mereka.

Kepala Desa Banyusoca, Sutiyono mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan diturunkannya Perbup yang mengatur tentang THR kepala desa dan perangkat desa. Meski demikian, turunnya Perbup tersebut sangat mepet dengan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga pencairannya pun masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Mengingat dana yang nantinya akan dialokasikan sebagai THR menggunakan APBDes, sehingga ada beberapa tahapan yang harus dilaluli. Diantaranya perubahan APBDes, Musdes dan tahapan lainnya sampai turunnya Peraturan Kepala Desa. Dengan demikian, masih membutuhkan waktu yang cukup lama sampai nantinya dana tersebut dapat dicairkan.

"Kalau dalam waktu dekat ini tentu belum bisa. Paling tidak ya akhir Juni atau awal Juli baru bisa dicairkan. Karena memang tahapannya yang panjang," kata Sutiyono, Minggu (10/06/2018).

Ia melanjutkan, pada penerapannya kedepan dari masing-masing desa harus tetap berhati-hati serta lebih cermat. Jangan sampai pengalokasian THR menggunakan APBDes tersebut mengganggu atau mengepras dana yang digunakan untuk pembangunan fisik. Sehingga justru dapat merugikan masayrakat. 

"Ya paling tidak dari dana yang digunakan untuk kebutuhan lain. Jangan sampai mengusik dana yang digunakan untuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat," tambah dia.

Disinggung mengenai besarannya, Sutiyono menambahkan besar kecilnya THR yang diterima oleh kepala desa dan perangkat desa tergantung dengan siltap atau kemampuan pendapatan masing-masing desa. Jika di Perbup disampaikan besaran THR yakni satu kali penghasilan, namun jika pendapatan desa tidak mencukupi, maka ketentuan tersebut tidak bisa terpenuhi.

"Ya tentu ada yang terganjal tidak bisa penuh satu kali penghasilan. Mungkin kedepan akan diterapkan beberapa kali penerimaan misalnya saja setengahnya atau berapa rupiah dulu. Tapi tergantung pendapatan desa masing-masing juga," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kepek, Kecamatan Wonosari Bambang Setiawan mengatakan, Peraturan Bupati yang mengatur THR kepala desa dan perangkat desa ini memang sudah turun beberapa hari lalu. Terkait penerapannya, nanti akan dikembalikan ke pemerintah desa masing-masing.

"Penerapan dan kebijakannya kan ada pada kades masing-masing," ucap dia.