Pengakuan Kakek Damiyo Soal Proyek Desa Dilaporkan ke Tipikor Polda
Hukum & Kriminal

Pengakuan Kakek Damiyo Soal Proyek Desa Dilaporkan ke Tipikor Polda

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Pasca proyek embung dilaporkan oleh warga ke Polda DIY beberapa waktu lalu, sejumlah perangkat Desa Siraman, Kecamatan Wonosari dipanggil oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mereka ditanya seputar banyak hal terkait dugaan penyelewengan program pembangunan embung di Padukuhan Siraman III.

Kendati perkara yang dilaporkan hanya menelan dana kecil yakni sekitar Rp 32 juta, namun polisi tetap menindaklanjuti perkara pembangunan embung yang digarap pada tahun 2017 itu. Tak hanya beberapa perangkat desa yang dipanggil, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan mantan Pj. Kades Siraman, Damiyo pun dimintai keterangan.

Kepada sorot.co, kakek Damiyo mengaku tak menyangka bahwa program dengan nominal yang begitu kecil justru dilaporkan oleh warga dan berbuntut sejumlah pihak pontang-panting. Kendati demikian, ia juga mengaku tak tahu identitas si pelapor.

Setahu saya dulu program itu berjalan baik-baik saja, sesuai prosedur. Karena ada panitianya juga dan saya menyerahkan segala sesuatunya kepada mereka. Nah kalau sekarang jadi perkara, saya sendiri juga heran,” kata Damiyo, Selasa (12/06/2018).

Saya dipanggil Jumat (09/06) pagi. Dana 32 juta koma sekian itu dipakai untuk nyewa baghoe. Waktu itu kalau tidak salah sekitar 5 hari. TPK yang melaksanakan,” ujarnya.

Damiyo membeberkan bahwa hal yang dilaporkan yakni menyangkut limbah berupa tanah urug pengerukan embung. Limbah tersebut dipakai untuk menguruk lapangan sepakbola Siraman dan sebagian dibeli oleh warga dengan harga bervariasi.

Kalau yang disuntak di lapangan sekitar 100 rit. Mungkin yang jadi masalah itu tanah urug juga dijual ke warga. Beda-beda, ada yang beli 170 ribu, ada yang 125 ribu/rit. Itu kesepakatan dalam Musdes, BPD juga diundang. Uang penjualan urug ke warga masuk ke kas desa, mungkin ada sekitar Rp 20 juta. Untuk lapangan, seingat saya, memang tahun 2018 ada program menyasar kesana, berapanya saya lupa,” terang Damiyo.

Sementara itu Pj. Kades Siraman, Wasdani mengaku tak begitu tahu detail program pembangunan embung itu lantaran ia baru per 1 Maret 2018 dilantik menjadi Pj. kepala desa menggantikan Damiyo.

Nggih nek rampunge kulo dereng ngertos. Wong sedoyo nembe proses. Nggih mung sekedar tanglet mawon, pripun. Nggih jawab opo enenge. Kulo boten dipanggil. (Ya kalau rampungnya saya tidak tahu. Orang semua baru proses. Ya cuma sekedar ditanya, gimana. Ya dijawab apa adanya. Saya tidak dipanggil),” kata Wasdani.

Pihaknya membenarkan bahwa yang diperkarakan oleh pelapor terkait limbah tanah urug hasil pengerukan embung. Menyoal tersiarnya kabar bahwa tanah urug hasil pengerukan mencapai 400 rit, ia membantahnya.

Nek info sing kulo tampi saking rencang-rencang, boten ngoten niku. (Kalau info yang saya terima dari teman-teman perangkat desa, bukan seperti itu),” jawab Wasdani tanpa menyebut rincian angka rit tanah urug yang dijual kepada warga dengan alasan tidak hafal dan takut salah.