BPK Turun Tangan Audit Dana, Pemerintah Desa Siapkan Setumpuk Dokumen
Pemerintahan

BPK Turun Tangan Audit Dana, Pemerintah Desa Siapkan Setumpuk Dokumen

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Dalam waktu dekat ini Badan Pengelola Keuangan (BPK) bakal terjun ke desa-desa guna melakukan audit penggunaan anggaran dana desa. Belakangan ini, pemerintah desa disibukkan dengan persiapan berkas yang nantinya akan menjadi bahan pemeriksaan.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB dan Pemberdayaan Masayarakat dan Desa (DP3AKBPMD) berkolaborasi dengan Inspektorat Daerah Gunungkidul mengimbangi dengan melaksanakan pendampingan. Pemerintah desa selain menyiapkan arsip untuk desa, juga menyetorkan dokumen penting kepada pemerintah daerah.

Kepala Desa Banyusoca, Sutiyono menjelaskan, pemeriksaan dari lembaga pusat memang sangat diperlukan. Terlebih dalam bidang penggunaan dana dari pemerintah. Hal itu dapat menekan atau memicu pemerintah desa desa lebih terbuka dengan masyarakat dalam segala hal. Baik pemberdayaan dan pembangunan secara keseluruhan melibatkan unsur masayarakat dan pemerintah.

"Tidak perlu khawatir kalau memang sudah menjunjung transparansi. Kalau dari saya sendiri tidak ada persiapan khusus karena Insya Allah sudah sesuai dengan regulasi yang ada," ucap Sutiyono, Jumat (06/07/2018).

Pihaknya juga telah menyiapkan beberapa berkas yang nantinya menjadi indikator pemeriksaan oleh BPK seperti dokumen RPJMDes, Musdes, Musrengbangdes RKPDes dan APBDes. Selain itu tentunya dokumen administrasi bakal ikut dicermati. 

Menurut Sutiyono, yang tak luput dari indikator pemeriksaan yakni pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang telah sesuai dengan perencanaan atau belum, serta penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata dia, pemeriksaan menunjuk desa yang berprestasi dan telah maju seolah menjadi kultur dari pemerintah daerah. Sementara itu desa-desa tertinggal ataupun desa yang tersandung masalah seolah tidak tersentuh dengan pemeriksaan.

Padahal menurut Ketua Solidaritas Kepala Desa se-Gunungkidul ini, pemeriksaan ke desa yang masih tertinggal atau tersandung perkara sangatlah penting. Sebab evaluasi yang diberikan jauh lebih bermanfaat dan mendoromg desa agar lebih maju, mandiri dan terbuka dalam penggunaan dana desa maupun program lainnya.

"Meski telah dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh lembaga atau dinas terkait nyatanya masih ada saja teman kami yang tersandung perkara. Itu membuktikan jika pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam tanda petik gagal," tegas Sutiyono.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, DP3AKBPMD Gunungkidul, Subiyantoro mengatakan selama 3 hari belakangan ini, pihaknya tengah melakukan pendampingan terhadap 144 desa se-Gunungkidul. Segala dokumen atau berkas yang diperlukan, pemerintah desa didesak untuk segera melengkapi hal itu.

"Kalau pemeriksaan mungkin dilakukan secara acak sesuai dengan SOP yang ada. Dari kami hanya mendampingi tidak untuk mengarahkan atau memutuskan desa mana yang akan diperiksa," kata dia.