Tanpa Rembugan, Warga Tolak Tanda Tangan Ganti Rugi Pembebasan Lahan
Peristiwa

Tanpa Rembugan, Warga Tolak Tanda Tangan Ganti Rugi Pembebasan Lahan

Playen,(gunungkidul.sorot.co)--Proses pembebasan tanah proyek pembangunan jalan alternatif Gading-Ngalang menuai polemik. Pasalnya beberapa warga yang lahannya terdampak, menolak tanda tangan kesepakatan ganti rugi yang disuguhkan tim appraisal dan petugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul.

Salah seorang warga terdampak di Desa Gading, Kecamatan Playen, Riyanto mengatakan, Rabu (11/07) kemarin warga dari Padukuhan Gading II hingga gading VIII yang terkena imbas pembebasan lahan dikumpulkan di Balai Desa Gading. Hal ini menyusul kedatangan petugas dinas yang dikabarkan hendak membicarakan masalah proyek pembangunan jalan.

Sekitar 200 warga datang memadati balai desa. Namun bukannya ketenangan hati yang didapat, tapi malah berujung gejolak. Setelah per tiga orang warga dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan, beberapa saat setelahnya mereka tampak murung.

Kedatangan petugas dinas ke balai desa rupanya untuk mengajukan surat persetujuan ganti rugi lahan. Kaget bukan main, karena jumlah yang dipatok tidak melalui musyawarah dengan warga terlebih dahulu. Tiba-tiba saja mereka datang untuk memberitahukan besaran ganti rugi yang akan diterima.

Di dalam ruangan kita dikasih surat pernyataan ganti rugi, denda lahanmu sekian, kalau setuju langsung disuruh tanda tangan. Jelas kaget, sebelumnya nggak ada musyawarah dulu, tahu-tahu sudah ditentukan harganya,” tandas Riyanto blak-blakan kepada wartawan, Kamis (12/07/2018).

Besaran ganti rugi yang ditetapkan pun berbeda-beda, tergantung dari pembagian zona yang ditentukan petugas dinas. Misalnya zona 1 sebagai lahan yang paling dekat dengan jalan maka akan diganti dengan harga yang paling tinggi dibanding zona lainnya. 

Saya lupa dibagi berapa zona. Intinya ganti rugi yang dikasih beda-beda. Ada yang Rp 1 juta, Rp 500 ribu, Rp 400 ribu, bahkan ada yang Rp180 ribu. Belum ada kesepakatan itu,” terang Riyanto.

Ia sendiri sebetulnya tidak begitu mempermasalahkan terkait besaran ganti rugi yang akan diberikan. Hanya saja, menurutnya, perlu dilakukan musyawarah dan sosialisasi lebih dulu kepada warga. Dengan begitu sehingga tidak menimbulkan kesenjangan, baik antar sesama warga ataupun antara warga dengan pemerintah.

Riyanto dan warga lainnya pun juga tidak menolak adanya rencana pembangunan jalan alternatif Gading-Ngalang. Saat tahun 2017 lalu diadakan sosialiasi terkait rencana tersebut, seluruh warga yang terdampak legowo dan mendukung program apik dari pemerintah itu.

Kami tidak mempermasalahkan pembangunan jalannya, kami setuju dan mendukung. Hanya menyayangkan saja, karena tidak ada musyawarah dulu soal harga tanah. Padahal negara kita ini kan negara mufakat yang menjunjung tinggi musyawarah,” keluh dia.

Atas permasalahan tersebut, ia dan warga lainnya yang belum membubuhkan tanda tangan di surat perjanjian masih tetap pada pendiriannya. Sebelum dilakukan musyawarah antara pemerintah dengan warga, maka mereka menolak pembangunan jalan dilanjutkan.

Memang ada beberapa warga yang sudah tanda tangan, tapi kami yang tidak menerima tanpa ada musyawarah menolak untuk tanda tangan,” ungkap Riyanto.

Keluhan yang sama juga diutarakan Yulianti, warga Gading VI, Desa Gading, Kecamatan Playen. Dirinya juga merupakan salah satu warga yang menolak tanda tangan persetujuan jumlah ganti rugi lahan.

Senada dengan Riyanto, ia mengaku kaget karena warga langsung disuruh datang ke balai desa untuk tanda tangan. Padahal, terakhir ketika petugas dinas datang hanya pemberitahuan akan ada pembangunan jalan sekaligus pengukuran.

Rumah saya juga kena pelebaran. Kalau memang ada pembebasan lahan, kami minta harga tanah yang sepadan. Kemarin warga sudah dikumpulkan untuk tanda tangan, tapi warga belum setuju karena harganya kurang sepadan,” ungkapnya.

Pembangunan jalan alternatif Gading-Ngalang akan mulai dikerjakan pemerintah pada tahun 2018 ini. Adapun tahap pertama dibangun dari perempatan Gading hingga Jembatan Nguwot, Desa Ngalang sepanjang 3,5 kilometer. Nantinya, akan dilanjutkan hingga Jembatan Handayani, Gedangsari.