Mutasi Tanpa Konsultasi, Komisi A Bakal Panggil Baperjakat
Pemerintahan

Mutasi Tanpa Konsultasi, Komisi A Bakal Panggil Baperjakat

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Mutasi puluhan pejabat daerah di lingkungan Pemkab Gunungkidul mendapat sorotan dari badan legislatif. DPRD Gunungkidul melalui Komisi A yang membidangi pemerintahan berencana memanggil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Gunungkidul atas kebijakan mutasi tersebut.

Perombakan struktur organisasi diberlakukan untuk posisi jabatan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan pengawas ASN dengan total 95 pejabat. Pengambilan sumpah dan pelantikan itu dilakukan Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Jumat (05/10/2018) pekan kemarin.

Sekretaris Komisi A DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto menyayangkan keputusan yang dilakukan oleh jajaran eksekutif. Menurutnya, mutasi harus dikonsultasikan kepada DPRD terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan.

Selama ini belum ada komunikasi, tiba-tiba saja ada mutasi. Idealnya kan konsultasi dulu, sama-sama dirembug,” ujar Ari kepada sorot.co, Selasa (09/10/2018) siang.

Dalam keputusan mutasi tersebut, sejumlah pimpinan tinggi pratama pada eselon II dirotasi karena dirasa mendesak. Tak hanya itu, lima posisi jabatan camat juga diisi oleh orang-orang baru. Komisi A pun mengagendakan pemanggilan Baperjakat Gunungkidul yang diketuai oleh Sekda, Drajat Ruswandono. 

Ini sudah direncanakan pemanggilan. Kita panggil Baperjakat,” ungkap Ari.

Selain mencari penjelasan soal mutasi dadakan yang dilakukan Pemkab Gunungkidul, Komisi A juga akan membahas posisi kosong jabatan eselon II di beberapa instansi pemerintah. Posisi kosong itu seperti Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asek Bidang Pemerintahan, serta Staf Ahli Bidang Hukum Politik Pemerintahan.

Beberapa posisi eselon II kosong, kita akan tanya kapan lelang jabatan dan kita ingin proses seleksinya terbuka,” ungkapnya.