Makin Sulit Buat Perangkat Desa Diberhentikan Bila Terjerat Hukum
Peristiwa

Makin Sulit Buat Perangkat Desa Diberhentikan Bila Terjerat Hukum

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Munculnya peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 64 Tahun 2017 yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berimbas pada perubahan aturan dibawahnya. Yang menarik perhatian, aturan ini menjadikan perangkat desa lebih sulit diberhentikan bila terjerat kasus hukum.

Aturan baru ini diundangkan belum genap setahun dari terbitnya Perda Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016, yang juga mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Secara otomatis, Perda Gunungkidul itu pun gugur. Menyikapi itu, DPRD Gunungkidul bakal merevisi Perda yang ada menyesuaikan dengan aturan tersebut.

Ari Siswanto, Ketua Pansus Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatakan, salah satu poin yang akan diubah yaitu terkait pasal tentang pemberhentian perangkat desa menyesuaikan Permendagri.

Tertulis dalam Pasal 5 Ayat 3 huruf (b) aturan Mendagri, perangkat desa bisa diberhentikan bilamana dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal ini begitu kontras dengan Perda Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 3 huruf (f). Disebutkan disana, perangkat desa bisa diberhentikan bila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Aturan lama kita begitu sudah diputus pengadilan, inkrah, sudah bisa diberhentikan perangkat desa. Tetapi munculnya aturan baru ini tidak bisa serta merta bila terjerat hukum, karena ancamannya paling singkat 5 tahun,” ungkap Ari Siswanto kepada sorot.co, Rabu (10/10/2018).

Ari menjelaskan, kasus yang banyak menjerat perangkat desa di Gunungkidul sebatas perjudian, perselingkuhan dan perzinahan. Kasus ini pun hukuman pengadilannya relatif ringan. Namun dengan Perda lama sudah bisa diberhentikan karena secara etika melanggar norma sosial masyarakat. Namun dengan adanya peraturan Permendagri itu, perangkat desa terjerat kasus perjudian, perselingkuhan, serta perzinahan, meski sudah menyalahi norma sosial masih bisa menjadi perangkat desa. 

Ya jelas ini kemunduran. Artinya semakin mempertegas bahwa perangkat desa berpeluang seenaknya,” kata dia.

Ditemui terpisah, Kasubbag Humas Polres Gunungkidul, Iptu Anang Prastawa, menjelaskan, berdasarkan analisa Pasal 5 Ayat 3 huruf (b) aturan Mendagri tersebut, hanya pasal yang ancaman hukumannya mencapai lima tahun atau lebih yang bisa memberhentikan perangkat desa. Pasal yang dikenakan seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencabulan anak, pengeroyokan, kejahatan narkotika, makar, pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian, serta terorisme.

Kalau sebatas perjudian bisa saja asalkan bandar judi, kalau pemain biasa ya nggak bisa. Perselingkuhan dan perzinahan juga tidak bisa, ancamannya gak sampai 5 tahun. Pencurian dan penganiayan biasa juga tidak sampai lima tahun hukumannya,” terang Anang.