Menghitung Hari Coblosan Pilkades, Bom Politik Uang Rawan Terjadi
Hukum & Kriminal

Menghitung Hari Coblosan Pilkades, Bom Politik Uang Rawan Terjadi

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gunungkidul memasuki tahap akhir. Usai dilaksanakan kampanye dan masa tenang pemilihan, hari pencoblosan bakal dilakukan pada 13 Oktober mendatang. Waktu-waktu akhir ini begitu rawan disalahgunakan oknum dengan melakukan politik uang untuk memenangkan calon tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul, total 30 desa di Gunungkidul dengan 88 calon kepala desa melaksanakan Pilkades serentak tahun ini. Jumlah pemilih juga terbilang besar karena dari 261 tempat pemilihan suara (TPS) tercatat 122.150 pemilih akan ikut serta di dalamnya.

Dari 30 desa, ada tiga desa yang diikuti oleh masing-masing lima calon kades. Tiga desa itu terdiri dari Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, serta Desa Mertelu dan Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DP3AKBPMD Gunungkidul, Farhan, menyebutkan, pelaksanaan Pilkades tahun ini terbilang aman. Sejauh ini, praktek politik uang belum ditemukan dari 30 desa yang melaksanakan Pilkades.

Sejauh ini belum ada laporan (politik uang). Cuma kemarin di Siraman saat masa kampanye, APK dipasang di fasilitas pemerintah, di pos polisi,” ujarnya, Kamis (11/10/2018) siang.

Dia menjelaskan bilamana ditemukannya praktek bagi-bagi uang untuk memilih calon tertentu dalam Pilkades, masyarakat bisa melaporkan kepada penegak hukum. Karena menurutnya, politik uang sudah termasuk ranah pidana. 

Pelanggaran yang sifatnya administratif saat Pilkades masuk ranah PTUN, (kalau ada pelanggaran) bisa lapor,” tegas Farhan.

Sementara Kasubbag Humas Polres Gunungkidul, Iptu Anang Prastawa berujar akan menindaklanjuti bila ada temuan praktek politik uang. Pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya pesta demokrasi di tataran desa. Sementara untuk satuan tugas mengawasi jalannya Pilkades sudah diserahkan langsung kepada Satuan Reseres Kriminal.

Satgas money politic ndak ada. Itu sudah ranahnya Reskrim, Pidsus (pidana khusus),” katanya.