Aturan Baru, Urus e-KTP dan KK Tak Perlu Surat RT/RW
Pemerintahan

Aturan Baru, Urus e-KTP dan KK Tak Perlu Surat RT/RW

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Pemerintah kembali melakukan terobosan dengan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan seperti e-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Syarat surat pengantar dari RT/RW maupun desa yang biasanya diperlukan dalam mengurus dokumen kependudukan, untuk bab tertentu dihilangkan.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunungkidul, Virgilio Soriano menjelaskan, untuk kepengurusan pindah masuk maupun pindah keluar sudah tidak lagi menggunakan pengantar dari RT/RW maupun desa. Masyarakat yang akan berpindah dan mengganti e-KTP dan KK cukup datang ke Kantor Dukcapil untuk mengurus pembuatan yang baru.

Hanya untuk pindah masuk keluar dan pindah masuk, tanpa pengantar RT/RT dan dari desa. Langsung datang ke Dukcapil bawa KTP asli dan KK asli. Untuk anak yang baru akan membuat e-KTP prosedurnya seperti biasa dari RT/RW, desa, kecamatan,” terangnya, Jumat (09/11/2018).

Kebijakan aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aturan ini mengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008. 

Selain pindah masuk dan pindah keluar, perubahan status Belum Kawin menjadi Kawin di e-KTP, juga cukup dengan membawa buku nikah. Dikatakan Virgilio, dihilangkannya sejumlah persyaratan diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengurus dokumen. Dukcapil nantinya akan melaporkan kepada pemerintah desa dan diteruskan ke RT/RW terhadap setiap perubahan yang terjadi.

Diungkapkan pula, Dukcapil Gunungkidul juga telah melakukan kerja sama dengan RSUD Wonosari dan beberapa bidan dalam kemudahan penerbitan Akta Kelahiran. Bayi yang baru lahir akan diurus oleh petugas rumah sakit untuk penerbitan Akta Kelahiran.

Untuk tambah anggota di KK bagi anak yang baru lahir, prosesnya orang tua dari anak dilahirkan diurus di rumah sakit tetapi tetap menunjukan bukti pengantar dari RT jadi tidak perlu ke dinas. Petugas rumah sakit yang akan mengurus dengan dinas secara online. Perugas rumah sakit akan scan dokumennya, kemudian kita verifikasi, sumbernya terbit. Kemudian nanti dicocokan pada saat pengambilan dokumen (KK dan Akta Kelahiran),” ungkapnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2015, kelahiran anak wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak dilahirkan. Bila melebihi batas waktu akan mendapat denda keterlambatan sebesar Rp 20 ribu.