Minim Transparansi, Proyek Misterius Masuk Desa Bikin Bingung Warga
Peristiwa

Minim Transparansi, Proyek Misterius Masuk Desa Bikin Bingung Warga

Ngawen,(gunungkidul.sorot.co)--Empat padukuhan di Desa Beji, Kecamatan Ngawen yakni Bendo, Duren, Bejono, dan Grojogan menerima suntikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing.

Bak program misterius, banyak pihak tidak mengetahui secara pasti berapa nilai program tersebut. Bahkan nama proyeknya pun warga juga tidak begitu paham. Di lokasi proyek juga tidak terpasang papan informasi apapun sehingga membingungkan warga.

Sugeng (53), salah seorang pekerja proyek talud di Padukuhan Duren mengaku tidak tahu menahu berapa dana yang dikucurkan untuk menjalankan proyek tersebut. Sugeng hanya menerima informasi bahwa anggaran proyek berasal dari provinsi, tepatnya dana aspirasi.

Proyek bantuan dari provinsi. Kalau anggarannya belum tahu, masalah RAB mungkin yang tahu desa, karena proyek ini melalui LPMD Desa. Pekerja dari warga sini semua dan dibayar,” ujar Sugeng disela menggarap proyek.

Di lokasi lain yakni Padukuhan Bendo juga akan dilaksanakan proyek serupa yakni pembangunan talud sepanjang lebih dari 100 meter. Saat ini tumpukan material berupa batu, pasir dan semen tampak sudah didrop di lokasi proyek. Namun untuk pelaksanaan pekerjaan sampai saat ini belum mulai digarap oleh warga. 

Saya kurang tahu persis. Nanti tanya ke Pak Dukuh saja,” kata Sunarno, warga Bendo yang tinggal dekat lokasi proyek.

Dihubungi terpisah, Danang Saputro, Dukuh Bendo mengaku tidak tahu menahu perihal besaran dana proyek itu. Ia justru mengatakan bahwa pengelola proyek tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) DIY.

Pastinya kurang tahu, kalau pas pengajuan itu kan dimaksimalkan 100 (juta) gitu. Kalau mau tahu yang pasti, ya datang ke sana saja (Dinas PU),” ujar Danang, Jumat (30/11/2018).

Dikonfirmasi, Rihno Warso, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Beji membenarkan bahwa proyek tersebut menggunakan dana aspirasi dari DPRD Provinsi. Ia pun tak mengerti berapa nilai proyek tersebut.

Lewat dana aspirasi. Saya belum tahu (nilai proyeknya), soalnya saya belum diberi laporannya,” kata Rihno.

Rihno juga menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa hanya mengelola dana untuk tenaga kerja. Sedangkan untuk material semua diurus langsung dari provinsi. Menurut penuturannya, sampai saat ini dana tersebut juga belum disalurkan ke pihak LPMD.

Untuk biaya tukangnya nanti, tapi sekarang belum. Kalau materialnya itu rekanan, jadi ada pemborongnya. Langsung dari provinsi, ada lelang,” tambah Rihno.

Ditanya lebih lanjut soal berapa dana yang akan ditransfer oleh pihak provinsi, Rihno justru berkelit dan mengatakan jika yang mengetahui secara pasti adalah dukuh dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP). (Hermawan)