Warga Pertanyakan Dana PTSL Ratusan Juta Dikelola Perangkat Desa, Pokmas Seolah Formalitas
Ekonomi

Warga Pertanyakan Dana PTSL Ratusan Juta Dikelola Perangkat Desa, Pokmas Seolah Formalitas

Rongkop,(gunungkidul.sorot.co)--Minimnya transparansi pengelolaan dana untuk penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Melikan, Kecamatan Rongkop menimbulkan pertanyaan sebagian kelompok masyarakat (Pokmas) selaku pelaksana.

Selain Pokmas tidak mengetahui detail pemanfaatan anggaran PTSL, sebagian dari mereka hanya merasa menjadi formalitas belaka. Sebab dana yang terkumpul senilai ratusan juta rupiah dari pungutan pemohon sertifikat tanah PTSL sejak awal dikelola oleh perangkat desa. Hal itu pun menimbulkan pertanyaan besar.

Pengurus Pokmas Desa Melikan, Jumiran menuturkan bahwa di awal program berjalan Pokmas dan pemerintah desa sempat sepakat bahwa anggaran yang terkumpul itu sebagian dikelola Pokmas. Namun faktanya sampai sekarang justru dikelola penuh oleh perangkat desa.  

Awal dulu, misalnya begini, Suto bayar total 250 ribu untuk warisan. Yang 150 masuk APBDes, yang 100 dikelola Pokmas. Tapi kenyataannya tidak, semua uang dikelola desa,” beber dia baru-baru ini.

Satu desa total ada 500 pemohon program PTSL di 13 dusun. Sebagian besar setahu saya sudah bayar lunas. Intinya pokmas hanya diajak lembur dan ukur tanah. Soal uang dari warga langsung disetor dan dikelola perangkat desa. Padahal Pokmas pengurusnya ada lengkap,” ungkap Jumiran, Pokmas PTSL Padukuhan Gebang Wetan.

Beberapa waktu lalu Jumiran juga pernah diberi sejumlah uang. Namun demikian ia juga tidak paham, apakah nominal itu sebagai upah total pendampingan pengukuran petugas atau sekedar uang rokok.

Pokmas itu satu dusun ada 2 orang. Kemarin itu saya (Pokmas) sudah beri uang 300 ribu. Katanya untuk beli rokok,” aku Jumiran.

PTSL di Gebang wetan ada 74 bidang. Yang saya tangani di RT 12 ada 34 bidang, sudah beres. Uang dari warga juga sudah saya setor ke Pak Bandi, pamong desa,” terang pria yang menjabat sebagai Ketua RT di Gebang Wetan.

Dijelaskan, besaran biaya yang dipungut dari warga pun berbeda-beda, tergantung klasifikasi pengurusan tanahnya. Untuk kategori konversi Rp 200 ribu/bidang, warisan Rp 250 ribu/bidang, serta hibah dan jual beli Rp 450.000/bidang.

Syarat-syarat sudah disetor semua, setahu saya lengkap. Tapi entah kenapa sertifikat juga belum jadi, padahal ini sudah akhir tahun. Nah ini juga sering jadi pertanyaan warga. Saya sendiri juga nggak bisa jawab. Tapi katanya pembayaran untuk PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) itu sudah,” tandasnya.

Pihaknya mengaku sempat kesal dengan kebijakan pemerintah desa yang merubah klasifikasi sebagian pemohon dan memberikan sejumlah uang pengembalian ke Pokmas.

Dulu terus terang sempat debat. Terus ini malah diberi uang sekitar 2 juta di RT 12, suruh mengembalikan ke warga yang dirubah. Misalnya dari awalnya warisan jadi konversi. Otomatis kan sisa uangnya,” pungkasnya.