Setor Camat Puluhan Juta, Perangkat Desa Akui Kelola Semua Uang Pungutan PTSL
Pemerintahan

Setor Camat Puluhan Juta, Perangkat Desa Akui Kelola Semua Uang Pungutan PTSL

Rongkop,(gunungkidul.sorot.co)--Belakangan ini program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Melikan, Kecamatan Rongkop menuai gunjingan sebagian pemohon dan kelompok masyarakat (Pokmas).

Selain sertifikat tanah yang dinanti oleh pemohon hingga akhir tahun 2019 belum terbit, pengelolaan dana pungutan PTSL oleh perangkat desa juga menimbulkan tanda tanya. Terlebih keberadaan Pokmas program PTSL di 13 padukuhan di Melikan juga tidak mengelola uang pungutan yang disepakati sebelumnya.

Dikonfirmasi, Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Melikan, Subandiyana menyatakan bahwa berkas persyaratan PTSL tahun 2019 sudah selesai dan sudah diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.

Dijelaskan, pihaknya memungut uang bervariasi kepada warga pemohon untuk pengurusan PTSL. Untuk kategori konversi pemohon dipungut Rp 200 ribu/bidang. Rinciannya Rp 150 ribu untuk pungutan desa masuk APBDes dan Rp 50 ribu untuk uang tambahan operasional.

Kalau warisan Rp 250 ribu, terus khusus hibah dan jual beli Rp 450 ribu. Yang 450 ribu sudah termasuk untuk bayar PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Rp 200 ribu/bidang ke Pak Camat. Kan yang hibah jual beli harus pakai PPAT,” kata Subandiyana, Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Melikan baru-baru ini.

Subandiyana membeberkan bahwa awal dulu seharusnya sebagian anggaran dari pungutan PTSL dikelola oleh Pokmas. Namun demikian karena bendahara Pokmas merasa keberatan dengan alasan takut resiko, akhirnya diserahkan pengelolaannya kepada perangkat desa. 

Lanjut dia, sebagian uang pungutan yang masuk kepada jajarannya itu sudah digunakan untuk mencukupi berbagai biaya pengeluaran pelaksanaan kegiatan PTSL.

Total semua ada 500 bidang PTSL di Melikan. Jenis konversi ada 244 bidang, warisan 66 bidang, hibah 123 bidang dan jual beli 67 bidang,” beber Subandiyana.

Ia merinci bahwa dana PTSL yang terkumpul diantaranya dimanfaatkan untuk operasional pelaksanaan pengukuran, PPAT, materai, dan fotokopi berkas.

Diutarakan, terkait patok yang berasal dari BPN hanya 3 buah. Lantaran dirasa kurang dan rata-rata butuh 4 buah, maka pihaknya berswadaya membeIi 1 buah patok lagi. Kekurangan patok itu diambilkan dari uang tambahan yang dipungut dari pemohon.

Sekarang semua berkas setahu saya sudah di BPN. Tinggal nunggu penerbitan, tapi katanya bertahap,” ucap Subandiyana.

Subandiyana terang-terangan mengungkapkan bahwa dana PTSL yang dikelola pemerintah desa masuk ke APBDes total mencapai Rp 75 juta. Dana itu berasal dari pungutan Rp 150 ribu/bidang . Selain itu ada pula dana yang semestinya dikelola oleh Pokmas total Rp 75 juta, namun kemudian dikelola sepenuhnya olehperangkat desa.

Terkait carut marut pengelolaan dana pungutan PTSL di Desa Melikan, Subandiyana pun mengakui. Bahkan lantaran semua uang PTSL dikelola oleh perangkat desa cenderung menimbulkan kecurigaan pihak lain, ia juga mengamininya.

Iya, saya akui memang begitu,” tandasnya.

Dimintai tanggapan terkait hal tersebut, Camat Rongkop, Agung Danarto enggan menanggapi lebih jauh. Meski irit bicara, ia mengklaim bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Melikan sejak awal berjalan lancar dan tidak ada masalah.