PIP Itu Pakai Anggaran Negara, Tak Boleh Ditumpangi Kampanye Calon Bupati
Politik

PIP Itu Pakai Anggaran Negara, Tak Boleh Ditumpangi Kampanye Calon Bupati

Wonosari, (gunungkidul.sorot.co)--Beredarnya poster Program Indonesia Pintar (PIP) bergambar calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi perbincangan publik.

PIP yang merupakan program resmi pemerintah itu diduga dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada Gunungkidul. Poster ucapan selamat kepada penerima PIP terdapat gambar pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Bambang Wisnu Handoyo - Benyamin Sudarmadi.

Menyoal hal tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul mengirimkan surat imbauan. Gambar yang disebarkan diduga melanggar aturan, karena foto yang ditempelkan tersebut merupakan bakal calon bupati yang secara resmi telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Bawaslu Divisi Hubungan Antar Lembaga, Rosita mengatakan, Bawaslu memberikan surat imbauan kepada Esti Wijayanti melalui Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) tertanggal 16 September 2020.

"Program Kartu PIP pakai anggaran negara, sehingga memang tidak boleh ditumpangi atau disisipi upaya kampanye atau dukung mendukung salah satu bakal calon yang sudah resmi mendaftar," kata Rosita, Selasa (22/09/2020).


Dia menambahkan, pihaknya juga sudah menggelar pertemuan dengan komisi A dan menyampaikan bahwa kegiatan reses menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Kaitannya dengan reses agar tidak digunakan untuk sosialisasi bakal calon atau kandidat. 

Senada dengan Rosita, Ketua Bawaslu DIY, Agus Sarwono menilai hal itu dipandang kurang etis dimana ada program pemerintah dimanfaatkan untuk sosialisasi salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati.

"Ya cara Esti ini kita pandang kurang etis. Ada program pemerintah dimanfaatkan untuk sosialiasi salah satu Bapaslon yang mau running di Pilkada. Melalui Bawaslu Kabupaten minta dikaji, bisa jadi akan diteruskan ke lembaga lain. Mengingat memang di regulasi UU Pemilihan masih ada celah," terang Bagus Sarwono.

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah penjelasan berita pada paragraf ketiga dan keempat yang sebelumnya 'surat teguran’ menjadi 'surat imbauan' pada Sabtu (26/09) pukul 09.00 WIB usai mendapatkan klarifikasi dari Anggota DPR RI dari PDIP, My Esty Wijayanti. Dua paragraf terakhir dari berita ini juga menjadi hak jawab dari pihak terkait.

Terpisah, Esty Wijayanti menyatakan bahwa sosialisasi proses pencairan Program Indonesia Pintar tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku.Esty juga juga menyinggung bahwa dirinya tak menerima surat teguran dari Bawaslu Gunungkidul, melainkan sebatas surat himbauan tentang pencegahan pelanggaran pemilihan.