Penumpang Gelap Politik PKH Gunungkidul Tidak Tahu Aturan
Politik

Penumpang Gelap Politik PKH Gunungkidul Tidak Tahu Aturan

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Beredarnya potongan percakapan berisikan ajakan untuk memilih salah satu calon kepala daerah di grup media sosial WhatsApp milik kelompok penerima manfaat PKH di Padukuhan Suruh, Desa Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari menuai kritik pedas dari pegiat LSM Jerami (Jejaring Rakyat Mandiri), Rino Caroko.

Dia menilai, oknum yang menyampaikan di depan pendamping PKH itu tidak memahami aturan atau bisa jadi memang sengaja menjerumuskan Sumber Daya Manusia PKH agar melanggar aturan dan menyalahi kode etik, jika hal itu benar dilakukannya.

Informasi yang beredar di masyarakat, salah satu bakal calon yang saat itu masih menduduki jabatan di Provinsi DIY turut hadir dan memberi kode-kode tertentu pada kesempatan berdialog dengan SDM PKH se-Gunungkidul pada 28 Agustus 2020 lalu. Sementara Kepala Dinas Sosial Gunungkidul juga membenarkan bahwa ada undangan untuk pertemuan dengan SDM PKH, dengan dihadiri oleh Kepala DPKA Provinsi DIY dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY.

Ya memang jumlah penerima manfaat PKH sebesar 54.834 orang jika bisa menggerakkan pendamping PKH di Gunungkidul tentu akan mendulang suara yang signifikan. Tetapi jika memang calon tersebut memahami aturan yang ada, tidak akan berani memasuki ranah politik di SDM PKH, karena jelas seluruh SDM PKH tidak boleh berpolitik,” ujar Rino, saat dihubungi sorot.co pada Kamis (19/11/2020).

Diungkapkan, benang merah dalam rangka menjadi penumpang gelap terlihat jelas minimal pada 3 peristiwa yang terungkap publik yaitu pertemuan dengan SDM PKH di Rumah Makan Jodang Jowo pada akhir Agustus 2020, penyebutan dan ajakan kepada anggota pendamping PKH pada setiap kesempatan debat publik, dan yang terakhir munculnya potongan percakapan ajakan untuk memilih salah satu calon yang diduga bersumber dari oknum pendamping PKH Gedangsari. 

PKH adalah program pemerintah pusat yang tidak boleh diboncengi politik Pilkada, apalagi seorang calon bupati dengan memanfaatkan jabatan sebelumnya menjanjikan kelanggengan penerimaan manfaat PKH. PKH adalah program peningkatan kesejahteraan bagi rakyat miskin, jika sudah naik angka kesejahteraannya tentu saja diberikan kepada yang lain,” imbuh dia.

Ditambahkan lagi bahwa pengucuran dana PKH tidak ada kaitannya dengan partai politik. Ini harus dipahamkan kepada rakyat jangan sampai penerima PKH digiring untuk mendukung salah satu paslon karena memang tidak ada kaitannya. Murni kebijakan pemerintah pusat dlm hal ini eksekutifnya

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Siwi Iriyanti dengan tegas menyatakan bahwa aturan independensi seluruh SDM PKH sudah jelas tertulis di Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Pasal 5 huruf b berbunyi independen yaitu mandiri dan bebas dari kepentingan serta tidak memihak.

Selain independen, pada kode etik SDM PKH sudah jelas tertulis di Bagian Ketiga pasal 10 tentang Larangan huruf i. Larangan terlibat dalam aktifitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar menjadi calon anggota legislative pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calon Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya,” tegas dia.

Terpisah Koordinator SDM PKH Kabupaten, Suro Tri Wibowo berjanji untuk menelusuri dan menindaklanjuti kabar bahwa pendamping PKH Padukuhan Suruh, Desa Hargomulyo, Gedangsari diduga melakukan kegiatan kampanye. Seluruh SDM PKH akan diingatkan kembali untuk mematuhi aturan main dan kode etik SDM PKH.

Saya membuat video pendek yang menghimbau seluruh SDM PKH di Gunungkidul menjalankan tugas pendampingan sesuai aturan. Tidak melakukan kampanye untuk mendukung calon bupati tertentu dalam Pilkada Gunungkidul kepada seluruh anggota penerima manfaat PKH,”pungkas dia.