Prihatin Investasi Gunungkidul, Pembiaran Satu Penyimpangan Munculkan Banyak Penyimpangan Anyar
Peristiwa

Prihatin Investasi Gunungkidul, Pembiaran Satu Penyimpangan Munculkan Banyak Penyimpangan Anyar

Wonosari, (gunungkidul.sorot.co)--Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, pernah mendorong usaha-usaha dari investor tidak berizin dihentikan karena merugikan masyarakat dan pemerintah. Obyek wisata yang belum mengantongi perizinan agar segera mengurus sesuai aturan yang berlaku terlebih dahulu sebelum beroperasi.

Tak berselang waktu lama, hasil koordinasi pemerintah dengan para investor memunculkan pernyataan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta yang memberi toleransi kepada pengusaha yang sudah terlanjur beroperasi dengan konsekuensi segera mengurus perizinan.

Kebijakan pemerintah ini tentu dengan banyak pertimbangan termasuk nasib tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan jika usaha ditutup.

Kebijakan lunak yang diberikan pemerintah sejak Bupati Badingah dan berlanjut hingga saat ini dengan melakukan pembiaran operasional usaha tanpa mengantongi perizinan yang lengkap berbuntut datangnya investor yang melakukan pembangunan tanpa memiliki izin lengkap.

Pendirian bangunan dan sarana prasarana oleh investor di pantai wilayah Kalurahan Krambilsawit, Kapanewon Saptosari sebelum mengantongi perizinan lengkap adalah contoh potret kelam dan sisi negatif kebijakan lunak pemerintah.

Selama kurun waktu 1,5 tahun proyek investasi senilai miliaran rupiah dengan menggunakan alat berat ternyata sampai saat ini belum mengantongi kelengkapan perizinan.

Terhadap adanya fenomena Pembangunan Daerah urusan Penanaman Modal (Investasi) di Gunungkidul yang belum atau tidak lengkap perizinannya, Ketua DPD PAN Gunungkidul, Arif Setiadi menganggap perkara ini sangat memprihatinkan.

"Meskipun dengan alasan upaya pertumbuhan investasi beserta dampak ikutan positifnya, tetap saja dalih itu tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundangan yang ada. Bukankah peraturan dibuat agar terwujud ketertiban dan keteraturan? Bukankah terhadap peraturan yang ada, tidak ada seorangpun yang boleh melanggarnya?" papar Arif Setiadi, Minggu (12/09/2021).

Lebih lanjut Arif Setiadi yang juga anggota DPRD DIY menyatakan bahwa pembiaran satu penyimpangan akan memunculkan penyimpangan penyimpangan berikutnya. Oleh karenanya penegakan peraturan secara murni dan konsekuen menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. 

"Kalau aturan ditegakkan secara kaku, jangan-jangan nanti nggak ada investasi yang masuk di Gunungkidul ? Itu pertanyaan sekaligus pernyataan yang menjadikan peraturan sebagai kambing hitam," imbuhnya.

Arif Setiadi meyakini bahwa birokrasi yang responsif pasti akan mampu menciptakan iklim kemudahan berinvestasi, yang pada akhirnya mampu mewujudkan dan meningkatkan performa investasi.

"Regulasi yang ada memang betul-betul mempersulit dan mengganggu masuknya investasi. Maka upaya merevisi dan mensinkronkan regulasi dengan situasi kondisi kekinian harus segera dilakukan. Tentu dengan catatan, aturan yang ada dan masih berlaku harus tetap ditegakkan," imbuhnya.

Arif Setiadi mengingatkan DPRD sebagai fungsi pengawasan terhadap eksekutif dalam melaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam konteks daerah otonom kabupaten, pengawasannya meliputi UU, Peraturan Pemerintah, Perda sampai dengan Perbup.

"Apakah pelaksanaan Eksekutif terhadap amanat peraturan perundang-undangan sudah dijalankan dengan baik dan benar atau belum?Kalaulah ditemukan fakta pelaksanaan peraturan yang tidak sesuai yang dilakukan Eksekutif, maka bisa dilakukan peringatan-peringatan sampai dengan penggunaan hak anggota DPRD untuk bertanya (interpelasi), hak angket maupun hak menyatakan pendapat sesuai dengan ukuran urgenitasnya," tutup Arif Setiadi.