Bupati Sering Mutasi Pejabat, Pengamat Sebut Ada Kepentingan Politik dan Tak Lazim
Pemerintahan

Bupati Sering Mutasi Pejabat, Pengamat Sebut Ada Kepentingan Politik dan Tak Lazim

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Rotasi dan mutasi guna penyegaran serta optimalisasi kinerja penyelenggara perangkat daerah boleh saja dilakukan oleh kepala daerah. Sebab hal ini diperbolehkan dan diatur oleh undang-undang.

Demikian dikatakan pengamat social, Dr. Supriyadi belum lama ini saat dimintai tanggapan mengenai seringnya Bupati Gunungkidul merotasi jabatan ASN di lingkup Pemkab Gunungkidul.

Namun begitu, dilihat dari segi kelazimannya, pejabat yang belum genap sepekan dilantik harus kembali dirotasi banyak memunculkan pertanyaan besar. Menurutnya hal ini bukan suatu hal yang lazim dilakukan mengingat rotasi dan mutasi harus dilandasi dengan dokumen evaluasi kinerja pejabat.

"Lazimnya, untuk melakukan evaluasi itu baru bisa dilakukan 6 bulan, itu minimal. Kalau normalnya 2 tahun," kata warga Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop.

Dengan adanya fenomena tersebut, Supriyadi menilai bahwa dalam rotasi dan mutasi jabatan ini sarat akan adanya kepentingan politik. Sehingga hal ini dilakukan bukan semata-mata karena profesionalitas kerja pejabat. 

"Kita menyadari bahwa pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini penyelenggaraannya adalah DPRD dan Bupati. Artinya kepentingan itu pasti ada. Partai pengusung dari Bupati terpilih pasti juga memiliki kepentingan," ujarnya.

Akibatnya, dari fenomena baru yang dilakukan Bupati periode ini akan menimbulkan beban psikologis terhadap ASN yang menerima perlakuan tersebut. Supriyadi menegaskan bahwa ada hal yang kurang tepat dilakukan oleh Bupati dalam hal rotasi dan mutasi yang begitu cepat ini.

"Menurut analisis saya ada hal yang kurang pas bahwa misal si A ditempatkan di OPD ini. Berbicara ini meresahkan atau tidak, tentu akan memunculkan beban psikologis kepada ASN yang baru ditempatkan belum lama namun sudah dipindahkan. Akan muncul pertanyaan salah saya dimana, belum bekerja tetapi sudah dipindah," jelas Supriyadi mempertanyakan persoalan tersebut.

Ia juga berpendapat jika pejabat OPD tidak memiliki kepentingan dan bekerja atas dasar profesionalisme itu tidak sepenuhnya tepat. Melainkan ada kepentingan politis yang harus diakomodir antara pejabat OPD dengan partai politik.

"Tetap ada unsur kepentingan tertentu. Terlebih pada awal masa jabatan Bupati yang melakukan konsolidasi awal ini OPD. Sama ketika di pemerintah pusat, Kementerian jika diturunkan mau tidak mau juga harus menjalankan komunikasi dengan partai politik dan lembaga Legislatif untuk saling menjaga kepentingan untuk saling diakomodir," ucap dosen pasca sarjana UNS Solo itu.

Ia mengatakan bahwa sebaiknya Bupati tidak terlalu sering melakukan pelantikan baik rotasi, mutasi dan promosi. Hal ini harus didasari dengan dokumen evaluasi yang lengkap berdasarkan penilaian kinerja.

"Menurut saya seyogyanya saja, minimal 6 bulan sekali misal mau dilakukan evaluasi. Bupati seharusnya melakukan evaluasi dengan data lengkap misal dari BKD yang bisa melihat kinerja, prestasi pejabat," ujarnya.

Sekali lagi, ia menilai bahwa dalam periode masa jabatan Bupati Sunaryanta ini jika kedepannya masih melakukan hal yang sama, maka dominasi faktor kepentingan politik di lingkungan Pemkab Gunungkidul sangat tinggi.