Telan Dana 4 Miliar, Bangunan Megah Ini Diduga Tak Berizin
Pemerintahan

Telan Dana 4 Miliar, Bangunan Megah Ini Diduga Tak Berizin

Girisubo,(gunungkidul.sorot.co)--Pasca berdirinya Puskesmas Girisubo yang berada di Padukuhan Ploso, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, permasalahan mengenai izin pembangunan mulai dipertanyakan oleh sejumlah kalangan. Hal tersebut lantaran hingga saat ini izin dari Gubernur terkait pembangunan Puskesmas Girisubo masih belum dikantongi oleh pihak terkait.

Kepala UPT Puskesmas Girisubo, Sugondo mengatakan, pembangunan Puskesmas Girisubo di Padukuhan Ploso dilatarbelakangi karena bangunan puskesmas terdahulu terdampak JJLS. Maka dari itu, pembangunan gedung baru dilakukan dengan arahan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Bangunan yang berdiri di lahan seluas 4.908 meter persegi itupun dibangun dengan megah.

Biaya yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum ini juga terbilang fantastis. Menurut Sugondo, Puskesmas Girisubo memiliki luas 1.918 meter, dengan biaya sebesar kurang lebih Rp 4 miliar lebih. Pembangunan tersebut dimulai pada tahun 2017 dan diresmikan pada awal 2018 lalu. Sebelumnya, Puskesmas tersebut berdiri di Desa Jerukwudel, Kecamatan Girisubo. Namun lantaran terdampak JJLS maka pada 2016 silam disepakati relokasi di Desa Tileng.

Prosedur dalam pengurusan berkas-berkas menurutnya telah sesuai prosedur. Diantaranya surat izin dari Kepala Desa lantaran bangunan tersebut berdiri diatas tanah kas desa. Beberapa kali sosialisasi bersama warga dan perangkat desa juga telah dilakukan.

"Soal izin itu kita sudah sesuai prosedur. Kalau izin Gubernur masih dalam proses, dari Desa, Kecamatan, Puskesmas dengan koordinasi pengurusan itu," ucap Sugondo, Senin (23/07/2018).

"Kita kontrak selama 20 tahun. Terus terang kalau dibebani biaya kontrak dari Puskesmas tidak ada dana. Dibebani biaya pajak memang, untuk biaya kontrak 0 % sesuai dengan kesepakatan. Kalau tukar guling bukan ranah kami, kalau saya kan hanya user atau pengguna tempat ini. Dari atasan lah yang berwenang," imbuh dia.

Sementara itu Kepala Desa Tileng, Supriyadi mengatakan, jika menurut dia prosedur pemberian izin dari pemerintah desa telah sesuai aturan. Pada saat itu tahun 2016 lalu Kepala Desa kedatangan tamu yakni Kepala Puskesmas yang meminta solusi terkait pembangunan Puskesmas Girisubo.

Lantaran berbagai pertimbangan yang pada intinya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, Kades dengan kesepakatan perangkat desa memberikan sebidang tanah lapangan milik kas desa untuk pembangunan Puskesmas. Mulai dari rapat bersama BPD, perangkat dan tokoh masyarakat telah dilakukan lantaran kala itu anggap kondisi urgent.

"Langsung kami rapatkan dan disepakati. Tak berselang lama dari rapat surat izin dari desa kami keluarkan. Dibawalah surat itu ke pihak Puskesmas dan tingkatan yang lebih tinggi hingga ke tingkat Gubernur," terang Supriyadi.

"Surat izin Desa keluar barulah dari pemerintah daerah melakukan pengukuran tanah. Dari berbagai instansi juga ikut hadir saat pengukuran hingga proses pembangunan dilakukan," ujar dia.

Akan tetapi pasca pembangunan hingga saat ini puskesmas telah berdiri dan digunakan justru berbagai polemik menyerang. Diantaranya surat izin dari Gubernur mulai dipertanyakan. Supriyadi heran karena mengapa setelah bangunan berdiri kokoh surat itu baru dipertanyaknan, tidak serta merta dulu saat surat izin desa baru dikeluarkan.

"Ya setau saya surat izin dari desa itu sudah diserahkan kemudian sesuai tahapan untuk mengurus ijin Gubernur itu melewati tingkatan lebih tinggi. Tapi saya sendiri juga tidak tahu prosesnya sampai mana stop dimana. Tidak langsung lepas tangan kita juga kontrol tentunya," tambah dia.

Disinggung mengenai tukar guling ia menerangkan jika hal itu merupakan wacana dari atasan terutama dari Dinas Kesehatan, namun hal itu juga belum diketahui akan terlaksana atau tidak. Menurutnya, jika memang dari pemerintah ada dana untuk pembebasan atau pembelian tanah tidak serta merta dilepas begitu saja, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pula.

"Itukan masih wacana belum diketok iya atau tidak. Kalau untuk sistem kontrak memang saat ini 0 %, dari Puskesmas kami bebani pajak saja. Tapi itu kan kesepakatan bisa berubah juga sesuai dengan kondisi," tutup dia.