Camat Dilantik Jadi Kepala Dinas, Bupati Dipuji Komisi A
Pemerintahan

Camat Dilantik Jadi Kepala Dinas, Bupati Dipuji Komisi A

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Lelang jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan lima pejabat baru yang mengisi Jabatan Tinggi Pratama (JPT). Eloknya, dari kelima pejabat yang dilantik, seorang camat berhasil menempati posisi baru sebagai kepala dinas.

Menurut Sekretaris Komisi A DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto, lelang jabatan yang digelar Pemkab Gunungkidul sejauh ini sudah cukup baik. Seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai aturan, bahkan Bupati Gunungkidul, Hj.Badingah memilih pejabat dengan nilai tertinggi untuk mengisi posisi yang kosong.

Kami melihat dari yang jadi seluruh kepala dinas itu adalah yang punya nilai tertinggi, sehingga memang susah juga ketika mau ada protes dan sebagainya. Saya kira di akhir jabatan bupati memberikan sikap yang baik,” terang Ari Siswanto, Kamis (21/03/2019).

Pada akhir 2018, Pemkab Gunungkidul menggelar seleksi lima posisi JPT. Kelimanya yaitu posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag), Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Siti Isnaeni Dekoningrum, (Stabid Soskes SDM), Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, (Stabid Humpempol). 

Materi yang diujikan diantaranya uji kompetensi, tes kesehatan, penulisan makalah, uji gagasan serta rekam jejak.

Dari 27 pejabat yang mengikuti seleksi jabatan, lima orang menempati posisi tertinggi diantaranya Kabag Organisasi Setda, Markus Tri Munarja, posisi Kadisdukcapil; Kabid Layanan Informasi Kominfo, Kelik Yuniantoro, posisi Kadiskominfo; Camat Ponjong, Johan Eko Sudarto, posisi Kadisperindag ESDM. Selanjutnya Sekdinbud Siti Isnaeni Dekoningrum, lelang posisi Staf Ahli Bidang Soskes SDM, dan Kabag Hukum Setda, Hery Sukaswadi, Staf Ahli Bidang Humpempol.

Ari menilai, adanya camat yang berhasil menempati posisi kepala dinas merupakan bentuk keterbuakaan dan contoh bagi pejabat yang lain. Artinya, kata dia, siapapun pejabat yang sudah memenuhi syarat dan mengikuti prosedur seleksi berkesempatan promosi ke jabatan yang lebih tinggi.

Ketika camat bisa jadi kepala dinas prosedurya syarat-syaratnya dilalui dengan sangat normatif saya kira tak masalah. Kecuali ada yang dipaksakan. Ada syarat yang sebetulnya tidak bisa dan dipaksa-paksakan bisa,” terangnya.

Ari pun berharap pada pejabat baru yang dilantik bisa bekerja dengan maksimal tanpa ada tekanan, terlebih saat ini tahun politik.

Dan saya meyakini tidak ada yang istilahnya titipan dan sebagainya, tapi ketika ada dan indikasi itu muncul kita akan bersikap, tapi selama ini belum menemukan,” pungkasnya.