Dilaporkan ! Dituding Ikut Kampanye, Anggota KPPS Terancam Dicoret
Hukum & Kriminal

Dilaporkan ! Dituding Ikut Kampanye, Anggota KPPS Terancam Dicoret

Wonosari,(gunungkidul.sorot.co)--Beberapa laporan adanya pelanggaran pemilu diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul. Salah satunya adalah laporan terkait dugaan salah seorang anggota KPPS yang terindikasi tidak netral.

Laporan yang diterima Bawaslu Gunungkidul, ketika tengah melakukan sosialisasi di hari tenang, anggota KPPS tersebut menjurus bahkan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono, namun ia enggan mengatakan identitas anggota KPPS tersebut karena sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan.

"Ya di salah satu kecamatan di Gunungkidul, yang melaporkan ya salah satu partai juga," ujar Is Sumarsono, Senin (15/04/2019).

Jika terbukti anggota KPPS tersebut melakukan pelanggaran pemilu yang disangkakan, maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan penggantian. 

"Tapi kalau itu terbukti. Karena kami tidak mungkin selaku pengawas pemilu kemudian hanya menerima informasi begitu saja. Jadi harus melakukan upaya lain seperti klarifikasi dan sebagainya," lanjut Is Sumarsono.

Adapun dugaan pelanggaran lain yang tengah ditangani oleh Bawaslu adalah adanya dugaan praktik politik uang yang terjadi di Padukuhan Duwetrejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari.

Namun untuk dugaan praktik politik uang ini, Bawaslu belum terlalu mendalaminya karena isu itu baru-baru ini mencuat di tengah masyarakat.

"Sejauh mana nanti informasi yang kita terima meskipun baru melalui media sosial. Ini kemudian intinya Bawaslu akan ada upaya untuk kemudian melakukan investigasi," tambahnya.

Kendati mencuat beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu, namun secara umum kondisi di Gunungkidul menurut Is masih kondusif.

Ia berpesan kepada masyarakat supaya tetap menjaga kondusifitas di Gunungkidul saat masa tenang ini.

"Yang namanya masa tenang tentu kegiatan kampanye itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Selain ini tentu bertentangan dengan norma hukum, juga menciderai demokrasi ya," pungkasnya.